Perencanaan Pembangunan Bandara di Papua Barat Jadi Sorotan DPR

Oleh : Kormen Barus | Rabu, 22 Desember 2021 - 16:35 WIB

Foto: Dok. LiuNian/iStock/detik
Foto: Dok. LiuNian/iStock/detik

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Landasan pacu atau runway Bandara Rendani, di Manokwari, Papua Barat saat ini diketahui masih berukuran 2000 x 45 meter. Hal ini menjadi persoalan keselamatan, termasuk membatasi pesawat berukuran besar yang akan masuk ke Papua Barat melalui Bandara Rendani.

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana untuk perpanjangan runway Bandara Rendani ini, sehingga memiliki panjang sekurang-kurangnya 2500 meter.

“Masih banyak yang perlu diperhatikan pemerintah pusat. Ini terkait dengan keselamatan penerbangan. Tidak hanya semata-mata untuk peningkatan kapasitas, karena terkait dengan keselamatan nyawa seseorang, yaitu keselamatan penerbangan, maka perpanjangan runway memang harus dilaksanakan,” ujar Sudewo di sela-sela mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (20/12/2021).

Selain Bandara Rendani, Sudewo juga menyoroti pembangunan Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fak-fak. Ia mengingatkan agar pembangunan bandara baru tersebut terintegrasi. Artinya, ketika tengah membangun bandara, maka perlu dibangun juga jalan yang menjadi akses menuju bandara tersebut. “Jadi ketika bandara di Fakfak ini telah beroperasional jalan itu juga sudah selesai dikerjakan dan juga beroperasional. Sehingga pemanfaatan bandara Fakfak itu bisa lebih maksimal,” tegas Sudewo sembari mendorong Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi.

Pernyataan Sudewo diamini juga Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin. Hamid meminta jika membangun bandara juga harus terintegrasi dengan pembangunan kawasan lain yang terpadu, termasuk sarana pra sarana jalan menuju bandara. “Yang existing itu kan lahannya kurang, sehingga menjadi persoalan ketika ada pesawat yang akan mendarat (di Bandara Rendani) dan sebagainya. Jadi harapan kami, apa pun kita lakukan pembangunan harus terintegrasi dengan baik, terencana dengan baik, jangan parsial,” tegas Hamid.

Kabupaten Fakfak sendiri sejatinya telah memiliki bandara eksisting yaitu Bandara Torea, namun hanya memiliki landasan sekitar 1400 meter, sehingga belum bisa didarati pesawat berbadan besar. Oleh karenanya, Komisi V DPR RI meminta pembangunan bandara Baru di Fakfak harus dengan perencanaan yang matang.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

ROCKIT APPLE HADIRKAN KAMPANYE MASTER YOUR ENERGY DENGAN HADIAH UNDIAN SUPLAI APEL SELAMA SATU TAHUN SECARA GRATIS

Selasa, 24 Desember 2024 - 11:41 WIB

Rockit™Apple Hadirkan Kampanye Master Your Energy dengan Hadiah Undian Suplai Apel Selama Satu Tahun Secara Gratis

Jakarta– Rockit™ Apple, produsen apel miniatur pertama di dunia asal Selandia Baru, menawarkan pilihan cemilan sehat dan praktis dengan ukuran apel yang sempurna untuk sekali makan. Menghadirkan…

Swan Valley, Australia Barat

Selasa, 24 Desember 2024 - 11:23 WIB

Hanya 19 KM dari Perth, Ini yang Perlu Diketahui tentang Swan Valley dan Rottnest Island

Australia Barat terus memantapkan diri sebagai destinasi utama bagi wisatawan global, termasuk untuk keluarga. Dengan beragam atraksi ramah keluarga yang berpadu dengan keindahan alam, kuliner…

Ilustrasi rumah subsidi

Selasa, 24 Desember 2024 - 11:10 WIB

Yuk Simak! Ini 39 Bank Penyalur Rumah Subsidi Skema FLPP di 2025

Sebanyak 39 bank penyalur resmi mendandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta,…

UMKM Indonesia Timur bersama CIMB Niaga

Selasa, 24 Desember 2024 - 11:05 WIB

CIMB Niaga dan BerdayaBareng Gelar Musim Ketiga Pelatihan UMKM di Indonesia Timur

PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) melalui Program Community Link #JadiBerkelanjutan kembali bermitra dengan BerdayaBareng untuk meluncurkan Program Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan…

Director Hybrid Infrastructure Services Business Multipolar Technology Yohan Gunawan sedang menjelaskan tentang dua solusi canggih yang dapat membantu perusahaan terhindar dari sanksi UU PDP kepada peserta seminar _“Bridging Data Governance and Compliance with Microsoft Purview”_ yang diselenggarakan oleh PT Multipolar Technology Tbk ( MLPT) di Jakarta belum lama ini.

Selasa, 24 Desember 2024 - 10:59 WIB

Microsoft Purview dan Microsoft Copilot Jadi Solusi untuk Membantu Perusahaan Terhindar dari Sanksi UU PDP

Jakarta– Seiring dengan meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan, diproses, dan disebarkan oleh berbagai pihak, terutama pelaku bisnis, kebutuhan untuk mengatur dan melindungi hak-hak individu…