Pemerintah Diminta Lakukan Investigasi Dugaan Mafia Karantina

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyoroti dugaan adanya mafia karantina yang terjadi di bandara bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pelaku perjalanan internasional. Hal ini disebabkan dengan penentuan hotel tertentu yang dilakukan oleh petugas ketika pelaku perjalanan tiba di bandara.

Bukhori pun mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi dan investigasi terhadap kasus tersebut. Ia mendesak agar adanya transparansi, sehingga kebijakan isolasi terpusat (isoter) atau karantina di hotel sebaiknya tidak diperuntukkan di hotel tertentu, tetapi semua hotel yang memenuhi syarat dengan segala peringkatnya.

“Jangan hanya hotel dengan peringkat tertentu saja, misalnya hotel bintang tertentu, saya kira tidak perlu karena yang diperlukan bukan bintangnya tapi yang diperlukan adanya isolasi sesuai dengan kantong masing-masing. Orang bisa memilih, jangan seperti ada suatu pemaksaan,” tukasnya seperti dikutip industry.co.id, Kamis (16/12/2021).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini menegaskan, belum tentu semua WNI yang pulang dari luar negeri ini memiliki keuangan yang cukup. Misalnya, ketika ada seseorang keluar negeri untuk menjaga anggota keluarga sedang sakit dan dirawat di negara lain, tentu ketika ia kembali ke Indonesia tidak bisa diperlakukan sama dengan orang yang berwisata.

Apalagi, paket karantina yang ditawarkan sangat mahal dan orang dengan kondisi tersebut tidak semuanya memiliki keuangan yang memadai untuk memilih paket isoter yang telah ditetapkan. Kasus tersebut, kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, Komisi VIII telah mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera menangani masalah tersebut.

“Saya kira pemerintah harus segera dan kami telah rapat dengan BNPB pada Senin (13/12/2021), kita tekankan BNPB mengevaluasi karena meski ini dijalankan oleh satgas tapi penentuan kebijakan ini tidak hanya dilakukan oleh satgas tetapi menyangkut berbagai macam kementerian. Kami minta supaya BNPB yang salah satunya unsur penting dalam satgas berani melakukan koreksi ini,” terangnya.

Selain itu, Bukhori juga menegaskan, BNPB harus menjelaskan secara wajar dan terbuka harga semua hotel yang dipercayakan untuk menjadi tempat isoter. “Jangan sampai orang itu hanya dikebiri dan seperti orang membeli kucing dalam karung. Saya kira itu tidak tepat dan tidak wajar. Situasi mencekam seperti ini yang terdampak terbesar dari pandemi itu rakyat bukan hanya pengusaha saja,” tegas Bukhori.

Oleh karena itu, legislator dapil Jawa Tengah I tersebut menuturkan, jika aturan untuk kemaslahatan rakyat, maka jangan ada kartel. Keberadaan kartel yang menjadikan harga hotel melambung tinggi dari harga yang ditetapkan pada umumnya. Ia menemukan tarif hotel yang semula Rp600.000 per malam atau Rp350.000 per malam menjadi Rp800.000 hingga Rp1.200.000 dan seterusnya.

“Ini kan tidak semata-mata harga hotel, saya yakin ada kartel di situ. Ada calo-calo di situ. Calo yang tidak resmi sehingga membuat rakyat semakin menjerit. Saya harap ini harus diakhiri dan berharap pada media untuk membuka dan mengangkat kasus ini sampai diketahui publik,” tukas Bukhori.