Dahsyat! Gelontorkan Rp118 Triliun untuk Pertanian! Sri Mulyani: Ini Bukti Pak Jokowi Ingin Petani Sejahtera dan Maju

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan Petani dan kemajuan sektor pertanian serta perkebunan.

Hal ini menurutnya dibuktikan dengan besarnya dukungan anggaran APBN yang mencapai Rp118 bagi para Petani dan sektor tersebut.

"Perhatian Presiden Pak @jokowi pada kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian sangat besar," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari laman instagramnya pada Senin (21/6/2021).

"APBN (#uangkita) mendukung para petani dan sektor Pertanian tahun 2020 Rp 110,23 Triliun, lalu tahun 2021 naik menjadi Rp 118,79 Triliun..!," sambungnya.

Sementara itu, rincian anggaran tersebut ialah:

1. Anggaran Kementrian Pertanian Rp 15,19 Triliun (2020) menjadi Rp 19,8 Triliun (2021) untuk benih padi dan jagung, cetak sawah, kawasan kedelai, tebu, jaringan irigasi, embung.

2. Anggaran Kementrian PUPR, Rp 13,62 Trl (2020) menjadi Rp 26,75 Triliun (2021) untuk bendungan, irigasi dan pemeliharaan jaringan.

3. Anggaran Transfer ke Pemerintah Daerah (Dana Alokasi Khusus Irigasi dan pertanian ) Rp 1,78Trl (2020) menjadi Rp 4,29T(2021). 

4. Subsidi Pupuk untuk petani Rp 34,2 Trl (2020) menjadi Rp 25,2 Triliun. (2021).

5. Cadangan Beras Pemerintah dan stabilisasi harga Rp 2,08 Trl (2020) menjadi Rp 5,35 Trl (2021)

6. Bantuan sosial Kemensos untuk petani Rp 36,01 Trl (2020) menjadi Rp 28,93 Trl (2021)

7. Bantuan PBI Kesehatan Rp 7,17 Trl (2020) tetap Rp 7.17 Trl (2021)

Tak hanya itu, bahkan menurut Sri Mulyani, para petani juga masih akan menerima berbagai bantuan dari Pemerintah melalui program:

1. Kredit Usaha Rakyat Rp 56 Trl (2020) naik menjadi Rp 66,8 Trl (2021) dengan bunga bersubsidi untuk lebih 1 juta petani.

2. Kredit Utra Mikro (UMI) Rp 135 milyar untuk 35 ribu petani kecil. 

3. Bantuan peremajaan kelapa sawit Rp 5,99 Triliun (BPDPKS) untuk 97 ribu petani sawit. 

4. Dana desa Rp 71 Triliun.

Adapun dari sisi penerimaan pajak, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan penerimaan pajak disektor pertanian dan perkebunan.

"Tahun 2019 Rp 11,642 Triliun, lalu tahun 2020 turun menjadi Rp 9,122 Triliun," ungkapnya.

Menurutnya, uang pajak sektor pertanian dan perkebunan hanya 8,3% itu sangat kecil, bila dibanding alokasi APBN yang besar yang dinikmati petani dan untuk mendukung sektor pertanian membangun Ketahanan Pangan melindungi rakyat. 

"Itulah fungsi APBN dan Pajak sebagai instrumen distribusi dan alokasi," tegasnya.

Dikatakannya lebih lanjut, APBN dan Pajak dikelola dengan azas keadilan. Membantu yang lemah dan tidak mampu, dan memungut dari yang mampu dan kuat. 

Untuk itu, Ia memgajak masyarakat agar bersama-sama mengawasi belanja APBN.

Tujuannya agar benar-benar mampu memakmurkan rakyat Indonesia dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

"Semua punya peran dan semua bisa berkontribusi. Itu semangat gotong royong!," pungkasnya.