Kementerian PUPR Lakukan Perbaikan Kualitas Permukiman Kumuh Melalui Program Kotaku
Oleh : Hariyanto | Jumat, 25 Januari 2019 - 10:55 WIB
Program Kotaku Kementerian PUPR
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan dalam kerangka Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Informasi yang diterima INDUSTRY.co.id, Jumat (25/1/2019) menyebutkan, pada periode 2015-2018, Kementerian PUPR telah melakukan penanganan seluas 13.556 Ha dan pada tahun 2019 ditargetkan akan ditangani seluas 2.564 Ha dengan anggaran Rp. 318,3 miliar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR mendorong dan memberdayakan Pemerintah Daerah terkait dan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
“Kalau Pemerintah Daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Salah satu program Kotaku dilaksanakan di Kelurahan Rawa Makmur, Provinsi Bengkulu berupa pembangunan saluran drainase untuk mengatasi banjir yang kerap melanda permukiman warga dengan anggaran sebesar Rp 500 juta.
Tahun 2018, Program Kotaku di Provinsi Bengkulu dilakukan di tujuh lokasi yakni Kelurahan Kota Medan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kelurahan Pasar Tengah, Air Putih Baru dan Karang Anyar di Kabupaten Rejang Lebong, dan Kelurahan Sumber Jaya, Pintu Batu dan Rawa Makmur di Kota Bengkulu dengan anggaran sebesar Rp 5,35 miliar.
Secara nasional dalam waktu 4 tahun (2015-2018), penataan kawasan kumuh sudah dilakukan di 3.693 Kelurahan dengan anggaran Rp 1,91 triliun. Tahun 2019, program Kotaku dilanjutkan di 1.316 kelurahan dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
Komentar Berita