President University Gandeng BPPD Kabupaten Bekasi Gali Potensi Wisata di Bekasi

INDUSTRY.co.id - Cikarang, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kabupaten Bekasi bekerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, dan President University meggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Desa Wisata.

Keberadaan Desa Wisata dalam satu wilayah perlu diidentifikasikan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 yang perlu melibatkan masyarakat lokal dalam mengetahui potential supply, sedangkan identifikasi potential demand akan dilakukan dengan cara online survey.

Acara yang mendatangkan lebih dari 50 komunitas yang ada di Kabupaten Bekasi, dan perwakilan pemimpin 13 Desa di Kabupaten Bekasi, akan menjadi ajang tukar pikiran dalam mengembangkan destinasi pariwisata.

Dalam sambutannya, Sinton L. Siahaan selaku Ketua Pelaksana FGD sekaligus Anggota BPPD Kabupaten Bekasi mengatakan, tujuan dari FGD ini adalah bagaimana kita bersama-sama menetapkan potensi yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga bisa terbentuk Desa Wisata.

"BPPD Kab. Bekasi memiliki kewenangan dalam rangkan melakukan kegiatan pariwisata dengan melibatkan berbagai asosiasi periwisata di daerah," kata Sinton dalam FGD Pengembangan Desa Wisata di President Executive Club, Jababeka, Cikarang, Rabu (19/12/2018).

Ditambahkan Sinton, untuk mengembangkan Desa Wisata harus melihat potensi apa yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selain itu, tambah Sinton, masyarakat harus komitmen untuk siap menerima kunjungan wisatawan baik luar mauoun domestik.

"Meraka harus siap dan mau mengembangkan produk-produk yang layak di jual baik berupa jasa ataupun barang-barang yang menarik," terangnya.

Sinton menjelaskan, Kab. Bekasi memiliki wisata yang cukup banyak, mungkin selama ini lebih identik dengan Kawasan Industri. Menurutnya, dari tiga komponen wisata (Budaya, Alam, dan Buatan) ada di Bekasi, namun memang sampai saat ini belum diolah dengan baik.

"Oleh karena itu, saya minta Pemerintah Daerah harus lebih sungguh-sungguh, khususnya yang berhubungan dengan pariwisata dan semua Dinas untuk mengembangkan Desa Wisata di Kab. Bekasi," imbuh Sinton.

Lebih lanjut, Sinton menjelaskan, untuk mempromosikan Desa Wisata memang harus rajin melakukan pameran untuk memperkenalkan produk-produk asli daerah wisata tersebut.

"Jangan hanya barang yang kita jual keluar, tapi mereka datang kesini sehingga nilai tambahnya lebih besar. Jadi promosi itu bisa jalan asal ada kemauan, melalui medsos dan media cetak yang sesuai dengan apa yang kita mau promosikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Bekasi, Mudrika mengungkapkan, pihaknya merasa terbantu dengan adanya BPPD, sehingga daerah wisata yang sudah ada bisa dikembangkan lebih baik lagi.

"Saya berharap hasil dari forum ini daoat dibawa dan dikaji bersama bagaimana mengembangkan desa wisata seperti apa yang cocok dikembangkan. Ini adalah hak yang sangat penting bagi kita semua," ungkap Mudrika.

Disisi lain, Ro'an Sukraeni selaku Direktur Eksekutive Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi mengatakan, melihat kondisi wisata yang paling skala prioritas di kembangkan di Bekasi adakah Setu Ciberem.

"Setu ciberem ini memang barang langka dan alami, namun bagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) mengembangkan potensi yang sudah ada, jangan sampaj potensi yang sudah ada malah tidak berkembang," katanya.

Ditambahkan Ro'an, pihaknya sudah melakukan maksimal mungkin upaya kepada Pemda terkait potensi wisata. Namun, menurutnya, pengembangannya yang dilakukan oleh Pemda setempat masih belum maksimal.

"Kedepannya, saya harapkan harus dibentuk galery, misalkan ada salah satu kuliner yang unik sehingga wisatawan datang kesana," terangnya.

Menurutnya, pihaknya akan mendukung dan mendorong terbentuknya desa wisata di Kab. Bekasi, sehingga dapat meningkatkan ekomoni masyarakat sekitar.

"Kadin pasti akan dukung, mudah-mudahan dengan adanya FGD ini wisata Bekasi akan semakin berkembang," tutur Ro'an.

Namun, lanjutnya, sumber daya manusia (SDM) masih menjadi tantangan untuk mebentuk desa wisata di Kab. Bekasi. "SDM itu kuncinya, jadi kuncinya bagaiman Pemda dan Dinas terkait untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan dampak dari sektor pariwisata itu sendiri," tutupnya.