Pariwisata Tanpa Media, Tidak Berjalan

INDUSTRY.co.id - Lombok, Di era globalisasi saat ini media sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan ke depan akan semakin kuat. Untuk itu, pariwisata tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa memanfaatkan media.

Hal tersebut dinyatakan M. Faozal selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang digelar SMSI dan Kemenpar, akhir oekan kemarin.

Berlokasi  di Hotel Killa Senggigi Beach Lombok, diskusi tersebut mengupas keterkaitan erat jurnalisme dengan pariwisata.

Faozal melanjutkan, pariwisata tanpa media tidak akan jalan. Karena itu ia berharap peran media untuk memberitakan yang sebaik-baiknya.

Bencana Lombok digunakan Faozal sebagai benchmark. Kata dia, beragam cara dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut.Unsur amenitas, atraksi, dan aksesbilitas di Lombok sudah normal seperti sediakala. Tetapi ada hal yang belum teratasi, yaitu memulihkan trauma wisatawan.

“Artinya, masih melakukan kerja keras untuk meyakinkan mereka. Siapa yang bisa meyakinkan? Ya, media. Soal pemberitaan, di mana para media memberitakan soal pariwisata yang baik-baik, sesuai fakta yang saat ini terjadi pasca bencana,” jelasnya.

Sementara itu, Ainuddin selaku Ketua HPI Provinsi Nusa tenggara Barat menambahkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan jurnalisme yang ramah pariwisata. Beberapa hal di antaranya adalah soal ruang lingkup, sumber berita, metodologi pengumpulan serta pertanggungjawaban media atau organisasi.

“Ketika media memberitakan yang tidak baik, akan berdampak ke pariwisata. Seperti apa dan bagaimana media ini memberitakan, harus ditegaskan lagi,” tuturnya.

Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata ini  memang sudah ditunggu-tunggu. Ini adalah langkah untuk  membuat kesepakatan, komitmen bersama untuk membangun pariwisata.

“Tanpa dukungan media, pariwisata tidak ada apa-apa. Karena peran media sangat penting dalam pemberitaan yang baik dan benar. Sangat diharapkan bisa terjadi di daerah kita, yaitu Lombok,” tambahnya I Gusti Lanang selaku Ketua BDP PHRI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara Ketua Umum SMSI Auri Jaya mengatakan, tingginya akses pada media digital menjadi pemicu maraknya penyebaran hoax.

“Perlu dipertegas regulasi yang mengatur bagaimana aturan menggunakan media sosial dan penyebaran berita-berita yang tidak benar. Ditambah lagi saat ini akses menuju media digital menjadi pendorong maraknya penyebaran hoax. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah," kata Auri.