Presiden Jokowi: Pertanian Jangan Hanya Urus Padi, Juga Rempah-Rempah

Oleh : Dina Astria | Jumat, 29 Juni 2018 - 14:42 WIB

Presiden Jokowi (Foto Setkab)
Presiden Jokowi (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar jangan terus berkonsentrasi pada urusan padi. Ia mengingatkan, ada komoditas lain yang memiliki nilai tambah yang baik yang juga harus dikembangkan.

“Misalnya kopi, siapkan bibit yang baik untuk ditanam kopi, baik di wilayah-wilayah yang sudah ada maupun yang belum. Karena peningkatan pertumbuhan permintaan kopi di Indonesia itu naiknya juga sangat tinggi, sekitar 20%. Dunia juga mirip-mirip angkanya seperti itu,” kata Presiden Jokowi saat membuka Asian Agriculture & Food Forum (ASAFF), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/6/2018)

Menurut Kepala Negara, ini kesempatan untuk kita karena permintaan naiknya sangat tinggi sekali. Kalau permintaan naik artinya pasti harganya juga baik. Tapi Kepala Negara mengingatkan, juga jangan rame-rame semuanya menanam kopi, karena harganya akan jatuh bersama-sama.

Selain kopi, Presiden Jokowi juga memerintahkan kepada Menteri Pertanian untuk menanam rempah-rempah. Ia mengingatkan, dulu kita dijajah karena terkenal rempah-rempah kita. VOC dulu ke sini karena itu. Tapi sekarang itu sudah lama kita lupakan.

“Tahun yang lalu saya sudah perintahkan kepada Menteri Pertanian untuk ini dikembalikan lagi, Indonesia sebagai negara rempah-rempah. Entah di Maluku, Maluku Utara maupun di daerah-daerah yang lain,” tutur Presiden Jokowi.

Ia menekankan, agar jangan lupakan itu, jangan kehilangan konsentrasi, karena ini adalah komoditas yang memiliki nilai tambah yang baik yang harus dikembangkan bersama-sama.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengajak kepada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan secara nyata bagi para petani Indonesia.

“Teruslah memberi informasi, memberi masukan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program yang ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan petani,” pungkas Kepala Negara.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Staf Kepresidenan selaku Ketua Umum Himpunan Kontak Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Raih Gelar Doktor Ekonomi, Anggota BPKH Sulistyowati Ungkap Kunci Keberlanjutan Dana Haji

Jumat, 10 Januari 2025 - 10:02 WIB

Raih Gelar Doktor Ekonomi, Anggota BPKH Sulistyowati Ungkap Kunci Keberlanjutan Dana Haji

Jakarta– Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati resmi menyandang gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Dr. Sulistyowati…

Ustaz Fatih Karim, Dewan Pembina Cinta Quran Foundation

Jumat, 10 Januari 2025 - 08:43 WIB

Cinta Quran Foundation Mulai Bangun Masjid di Yokohama Jepang

Cinta Quran Foundation resmi membangun Masjid As-Sholihin di Yokohama, Jepang. Peletakan batu pertama dilaksanakan pada Jumat, 10 Januari 2025, pada pukul 09.00 waktu Jepang.

Penyerahan rekor MURI Gedung Perpustakaan Tertinggi di Dunia oleh CEO MURI, Jaya Suprana, kepada Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz.

Jumat, 10 Januari 2025 - 08:06 WIB

Perpusnas Raih Rekor MURI Sebagai Gedung Perpustakaan Tertinggi di Dunia

Gedung Perpusnas dengan tinggi 126, 3 meter dan 24 lantai meraih rekor MURI sebagai gedung perpustakaan tertinggi di dunia.

Direktur Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto

Jumat, 10 Januari 2025 - 06:07 WIB

Tersertifikasi Syariah, Komitmen Bank Kustodian BRI Tingkatkan Layanan Pengelolaan Aset Nasabah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) berkomitmen mendukung pertumbuhan industri pasar modal melalui inovasi layanan perbankan. Salah satu fokus utama Perseroan, yakni memperluas akses…

Ilustrasi Harga Gas Bumi untuk Industri

Kamis, 09 Januari 2025 - 18:15 WIB

Dipaksa Bayar Gas Mahal, Industri Nasional ‘Sakaratul Maut’

Sejumlah industri pengguna gas bumi merasa geram dengan kebijakan PT Perusahaan Gas Negara atau PGN dengan memberlakukan harga gas regasifikasi yang terbilang sangat tinggi.