Kasus TPKS Kapolres Ngada, LPSK Harapkan Evaluasi Penanganan Sejumlah Kasus TPKS yang Terjadi di NTT
Oleh : Kormen Barus | Sabtu, 15 Maret 2025 - 15:23 WIB

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati
INDUSTRY.co.id, Jakarta-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan oleh Kapolres Ngada, NTT. Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyatakan prihatin atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang seharusnya melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, sebagai kelompok rentan sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.
Selain itu, Sri Nurherwati juga memberikan dukungan bagi Direktorat PPA-PPO terutama Subdit Perempuan dan Subdit Anak menunjukkan presisi dalam melindungi perempuan dan anak.
Nurherwati juga melihat terungkapnya kejahatan Kapolres Ngada menjadi tonggak pentingnya evaluasi terhadap rekam jejak Kapolres Ngada dalam menangani sejumlah kasus TPKS dan beberapa kasus lainnya yang didampingi LPSK di beberapa wilayah NTT yang mengalami hambatan penyelesaian perkara.
“Evaluasi dan pengusutan kembali kasus TPKS tersebut dalam kerangka memenuhi hak pemulihan bagi korban dan mencegah keberulangan,” ungkap Nurherwati
Berdasarkan catatan penanganan kasus TPKS oleh LPSK di wilayah NTT, terdapat kasus TPKS di NTT yang menyebabkan korban melahirkan dan penyidik mengalami kesulitan membuktikan pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan tes DNA, sebagian besar negatif. Kasus ini terjadi di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Sementara, korban tidak memiliki akses berhubungan dengan pihak lain kecuali pelaku karena merupakan Tuannya, jelas Nurherwati.
Seperti diketahui, Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma juga pernah menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur. Untuk itu, dinyatakan oleh Nurherwati, diperlukan evaluasi penanganan beberapa kasus TPKS yang pernah terjadi di wilayah tugas AKBP Fajar.
Nurherwati memberikan apresiasi kepada Polri atas tindakan segera dengan mengambil langkah memberikan sanksi. Ia juga berharap dapat bekerjasama dalam proses hukum bagi kasus TPKS.
“LPSK dapat diminta untuk mendampingi dalam pengambilan sampel DNA yang kredibel. Sekalipun Tes DNA bukan satu-satunya alat bukti, namun pembuktian optimal menjadi sangat penting bagi para korban TPKS untuk dijadikan bukti guna proses hukum hingga restitusi,” ujar Nurherwati.
Dijelaskan oleh Nurherwati, terdapat 193 permohonan perlindungan ke LPSK dari wilayah NTT pada 2024, tertinggi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebanyak 80 permohonan (71 berupa Kekerasan Seksual terhadap Anak), Tindak Pidana Perdagangan Orang 45 dan Tindak Pidana Lain 41.
Sedangkan jumlah total terlindung LPSK di wilayah NTT pada 2024 sebanyak 205, tertinggi dalam perkara TPPO sebanyak 86 dan TPKS Anak 56 dan TPKS Dewasa 23.
Secara umum, terdapat 1.603 program layanan LPSK dalam TPKS Anak, tertinggi berupa layanan fasilitasi restitusi 690, pemenuhan hak prosedural 369 rehabilitasi psikologis 321, penggantian biaya transportasi 98 dan batuan medis 45.
Dalam kasus pencabulan Kapolres Ngada NTT ini, Nurherwati menegaskan LPSK akan mengawal perkara ini dan siap melindungi korban untuk mendapatkan keadilan.
Baca Juga
Ahli Ungkap Kekeliruan Perhitungan Kerugian Negara dalam Sidang Kasus…
Menperin Agus Akan Tempuh Jalur Hukum Imbas Fitnah Koordinator LSPI
Kemkomdigi Dukung Penuh Penegakan Hukum Proyek PDNS
Revisi KUHAP Tegaskan Peran Jaksa sebagai Dominus Litis, Ini Kata…
Tuntaskan Kasus SPK Fiktif, Kemenperin Laporkan LHS ke Bareskrim…
Industri Hari Ini

Kamis, 01 Mei 2025 - 08:41 WIB
Transformasi Kehidupan Agustin Ningsih: Mantan Karyawan Yang Kini Sukses Jadi Beauty Creator
Jakarta- Keberanian memulai, pantang menyerah, dan semangat untuk terus belajar jadi kunci transformasi luar biasa. Inilah kalimat yang dapat merangkum perjalanan Agustin Ningsih, sosok di balik…

Kamis, 01 Mei 2025 - 07:24 WIB
Dividen PTPP Ditahan Perkuat Struktur Permodalan
PT PP Tbk (PTPP) memutuskan laba bersih sebesar Rp 415,65 miliar pada 2024 akan ditahan sebagai dana cadangan sehingga tahun buku tersebut tanpa dividen.

Kamis, 01 Mei 2025 - 07:23 WIB
Festival Solo Menari 2025, Ajang Tumbuhnya Inovasi Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif
Kota Surakarta kembali memukau publik dengan penyelenggaraan Festival Solo Menari 2025 yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Tari Dunia. Bertema “Daun Menari”, festival ini tidak…

Rabu, 30 April 2025 - 21:01 WIB
EXECUTIVE Lanjutkan Kampanye 'Everyone Executive' dengan Semangat Generational Legacy
Kampanye terbaru dari EXECUTIVE, “Everyone Executive: Generational Legacy,” rayakan fashion lintas generasi dengan ikon dari musik, film, bisnis, dan kuliner.

Rabu, 30 April 2025 - 20:44 WIB
Bagikan Dividen Rp249,31 Miliar, Bank DKI Siap Bertransformasi Melalui IPO
Jakarta – Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar dengan rincian sebesar Rp249,26…
Komentar Berita