Indonesia Punya Potensi Besar untuk Swasembada Pangan

INDUSTRY.co.id-Jakarta-Indonesia punya potensi produksi pangan yang besar untuk swasembada dan feeding the world. Namun, kinerja sektor pangan kurang baik akibat adanya berbagai tantangan yang ada. Padahal, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia karena menentukan kesehatan dan kecerdasan.

Hal tersebut disampaikan Menteri KKP 2001-2004 dan Anggota Komisi IV DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri, dalam pembukaan Focus Group Discussian Panen News ‘Pangan Berdaulat, Nusantara Kuat’ di Jakarta, 27/2/2024.

Menurut Rohmin, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, karena sangat menentukan kesehatan dan kecerdasannya. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif.

“Dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera,” kat Rohmin.

Karena itu sangat tepat, lanjut Rohmin, bila Presiden RI pertama, Dr.Ir. Soekarno saat berpidato pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian UI di Bogor pada 27 April 1952 melontarkan pernyataan profetik, bahwa ‘Urusan Pangan adalah Hidup-Matinya Sebuah Bangsa’.

“Pernyataan itu kemudian terlegitimasi oleh hasil penelitian FAO (2000) yang mengungkapkan, bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta orang akan sulit atau tidak mungkin bisa maju, makmur, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor,” lanjutnya.

Sementara itu, kata Rohmin, Perubahan Iklim Global yang mengancam produksi pangan dunia, dan tensi geopolitik yang kian meruncing seperti perang Rusia vs. Ukraina dan invasi Israel terhadap Palestina yang telah mendisrupsi rantai pasok pangan global; semakin menempatkan urusan pangan sebagai tantangan eksistensial kemanusiaan.

Semakin banyak negara pengekspor pangan seperti Rusia, India, Kanada, dan Thailand mulai menyetop ekspor pangannya, demi mengamankan kebutuhan pangan domestiknya.

Sebagai negara bahari dan agraris tropis terbesar di dunia dengan lahan darat dan perairan yang subur, mestinya Indonesia bukan hanya dapat berswasembada pangan, tetapi juga menjadi pengekspor pangan ke seluruh dunia – feeding the world.

“Ironisnya, alih-alih berdaulat pangan, Indonesia justru memiliki indeks ketahanan pangan yang rendah, semakin bergantung pada pangan impor, dan mayoritas petani serta nelayan nya masih miskin. Kita menjadi bangsa pengimpor pangan terbesar di dunia,” katanya.

Ia Menegaskan, setiap tahun Indonesia mengimpor sedikitnya 3 juta ton beras, 5 juta ton gula, 1,5 juta ton kedelai, 2,3 juta ton jagung, 8 juta ton gandum, 0,5 juta ton bawang putih, 1 juta ekor sapi, dan 2,8 juta ton garam. Sekitar 70 persen buah-buahan yang beredar di pasar-pasar di Nusantara berasal dari impor.

“Kerugian yang ditimbulkan akibat ketergantungan kita pada pangan impor pun bukan alang kepalang. Mulai dari penghamburan devisa, memarginalkan petani dan nelayan, memandulkan sektor pertanian, gizi buruk, rendahnya kemampuan literasi sampai dengan kedodorannya daya saing bangsa,” tegasnya.

Menurut Rohmin, akar masalah pangan penyebab paradoks di bidang pangan sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Pangan sebagai sebuah sistem, pada subsistem produksi (on-farm) nya menghadapi masalah serius berupa semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan penggunaan lahan lainnya.

Mayoritas petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya berskala usaha kecil dan mikro serta menjalankan usaha nya secara tradisional. Unit usahanya tidak memenuhi economy of scale, tidak menggunakan teknologi budidaya yang terbaik dan mutakhir, tidak menerpakan ISCM (Integrated Supply Chain Management System), dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Menurut Sensus Pertanian 2023, proporsi keluarga petani di Indonesia yang lahan usahanya di bawah 0,5 ha sebanyak 61 persen. Sementara di P. Jawa, proporsinya lebih parah, yakni 80 persen. Yang sangat ironis, 68 persen lahan di Indonesia dimiliki hanya oleh 1 persen penduduk terkaya (pengusaha korporasi besar) (KPA, 2020).

“Padahal, skala ekonomi usaha padi sawah, yang keuntungannya mensejahterakan petani (rata-rata diatas 480 dolar AS atau Rp 7,5 juta per bulan) adalah 1,5 hektar (IPB dan FAO, 2022). Implikasinya kemudian adalah produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan sebagian besar usaha pertanian, perikanan, dan produksi pangan lainnya sangat rendah. Tidak heran, bila sampai sekarang kebanyakan petani, peternak, dan nelayan masih terlilit derita kemiskinan. Fakta ini menjadi penyebab utama bagi generasi muda tidak menyukai dan meninggalkan pertanian. Saat ini lebih dari 65 persen petani berusia lanjut, diatas 50 tahun,” jelasnya.

Maka, menurutnya, pembangunan bidang pangan mesti diarahkan untuk mencapai lima tujuan: (1) menghasilkan berbagai komoditas dan produk olahan pangan yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor; (2) mensejahterakan seluruh petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya; (3) meningkatkan kontribusi sektor pangan terhadap perekonomian nasional (PDB, nilai ekspor, dan lapangan kerja); (4) meningkatkan status gizi dan kesehatan rakyat; dan (5) memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Sekjen Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Zaenal mengatakan, dalam Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2025, Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa.

Tujuannya adalah menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di 1 Desa lainnya sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan serta memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya.

“Untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa,” kata Zaenal.

Selain itu, lanjut Zaenal, alokasi ini juga untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan.

“Serta, menguatkan peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan,” lanjutnya.

Kata Zaenal, kenapa Desa menjadi subjek ketahanan pangan?. Diantaranya adalah untuk meningkatnya tata kelola BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan. Dengan menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.

“Meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas 4 pangan, dan keberagaman pangan di Desa.

Meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan 5 masyarakat Desa,” katanya.

Meski demikian, ada beberapa permasalahan ketahanan pangan di desa, bervariasi, tergantung pada faktor-faktor lokal yang ada, seperti akses terhadap sumber daya alam, ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan & Perikanan KKP RI A. Rita Tisiana Dwi Kuswardhani menambahkan, urban farming atau pertanian perkotaan merupakan praktik bercocok tanam dan memelihara hewan ternak di perkotaan.

“Urban farming dapat menjadi solusi ketahanan pangan di perkotaan karena dapat memanfaatkan lahan terbatas melalui praktik budidaya, pemrosesan dan distribusi bahan pangan di atau sekitar kota. Urban farming meliputi pertanian, peternakan dan perikanan,” kata Rita.

Menurut Rita, manfaat dari urban farming untuk mMemenuhi kebutuhan pangan keluarga, komunitas dan masyarakat kota (10%-20% kebutuhan pangan).

Selain itu, hasil urban farming dapat mengurangi pengeluaran, menambah pendapatan dan menyerap tenaga kerja, mengurangi potensi sampah/limbah akibat food loss dan food waste dan mendorong sosiopreneur dengan berbagi hasil panen untuk meningkatkan akses pangan kelompok rentan

“Dan yang penting, menjadi sarana edukasi, rekreasi dan kesehatan Masyarakat, meningkatkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA),” pungkasnya.