Ini Capaian BSN di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pada tahun 2024, Infrastruktur Mutu Indonesia, yang terdiri dari standardisasi, akreditasi dan metrologi, menduduki peringkat 27 dari 185 negara di dunia berdasarkan hasil penelitian Global Quality Infrastructure Index (GQII). 

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki Infrastruktur Mutu Nasional paling unggul di ASEAN dan berada di peringkat ke-16 dari anggota G20. Pengembangan infrastruktur mutu nasional tidak bisa dilepaskan dari tugas BSN.

Dalam pengembangan SNI, BSN telah menetapkan 612 SNI baru dengan total sampai dengan tahun 2024 sejumlah 15.699 SNI. Dari jumlah tersebut, 321 SNI telah diregulasi (SNI Wajib) dengan 140 SNI diantaranya telah dinotifikasi ke WTO. 

SNI yang telah ditetapkan oleh BSN pada tahun 2024 diantaranya SNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional; program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo yakni "Makan Bergizi Gratis" seperti SNI 3141:2024 Susu mentah-sapi, SNI 9295:2024 Hidrolisat protein ikan, SNI 3820:2024 Sosis daging, SNI 3775:2024 Kornet daging, dan SNI 6683:2024 Naget Ayam; ekonomi sirkular; mendukung kegiatan pariwisata; Artificial intelligence/AI dan e-government; serta ketahanan energi dan hilirisasi mineral.

Dalam pengembangan standar di tingkat internasional, usulan Indonesia tentang Standar Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah disetujui dan ditetapkan menjadi standar internasional, ISO 22328-2:2024 berjudul Security and resilience — Emergency management — Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides.

Standar ini melengkapi seri standar internasional ISO sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) yang telah diusulkan oleh Indonesia sebelumnya. Keberhasilan ini menunjukkan kontribusi besar Indonesia, yang menjadi pusat rujukan internasional di bidang mitigasi kebencanaan, khususnya bencana tanah longsor.

“Kami juga memastikan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Indonesia. Pada tahun 2024, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan akreditasi terhadap 339 LPK,” kata Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dalam Konferensi Pers bertajuk "Refleksi BSN Tahun 2024 dan Outlook 2025" yang digelar di Kantor BSN, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025). 

Dalam mengoperasikan sistem akreditasi yang berorientasi kepada kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas, sampai tahun 2024, BSN melalui KAN mengoperasikan 41 skema akreditasi dan 18 skema diantaranya telah mendapat pengakuan internasional. 

BSN menunjukkan komitmen bersama pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai Emisi Nol Bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, khususnya partisipasi dalam menyediakan acuan standar yang dibutuhkan. Tidak hanya standar, tetapi terkait akreditasinya, saat ini telah ada 7 Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) yang diakreditasi KAN untuk lingkup skema GRK NEK.

Sementara itu, terkait penerapan SNI, pada tahun itu, BSN menerbitkan 995 SPPT SNI. 

Selain itu, melalui pengelolaan Standar Nasional Ukuran (SNSU), tahun 2024 BSN telah melakukan pelayanan kalibrasi dan menerbitkan 2.423 sertifikat kalibrasi. Hingga tahun 2024 SNSU BSN mendapatkan 161 pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi.

BSN tak lupa memberikan perhatian pada pengembangan SDM standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan memberikan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui e-learning dan mengeluarkan 8.162 sertifikat pada tahun 2024. 

Capaian di tahun 2024 tentunya tak membuat BSN berpuas diri. Tahun 2025, BSN akan terus menargetkan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berfokus di bidang hilirisasi, kemandirian energi, swasembada pangan, serta ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

“Dengan fokus utama bidang tersebut, kami berharap dapat memberikan kontribusi lebih baik demi kemajuan Indonesia serta sebagai upaya mendukung Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya pada poin 2, 3, 5, dan 6,” pungkas Kukuh.