Pos Indonesia dan Badan Gizi Nasional Bersinergi Dukung Program Pemenuhan Gizi Nasional

Oleh : Wiyanto | Senin, 25 November 2024 - 15:20 WIB

Faizal Rochmad Djoemadi selaku Direktur Utama Pos Indonesia dan Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman Pos Indonesia dan Badan Gizi Nasional
Faizal Rochmad Djoemadi selaku Direktur Utama Pos Indonesia dan Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman Pos Indonesia dan Badan Gizi Nasional

INDUSTRY.co.id-Cibubur – PT Pos Indonesia, perusahaan logistik terkemuka milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional. Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi antara Pos Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengungkapkan bahwa Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun. Ia menuturkan bahwa terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik _end-to-end_, yaitu:

1. Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan.

2. Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi pendidikan.

3. Aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

4. Aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan.

5. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta _bank channeling_, dapat mendukung pendistribusian dana.

6. Layanan _Managed Process Outsourcing_ (MPO) dan _Business Process Outsourcing_ (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program.

7. Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (_Electric Vehicle_) dan _Non-Electric Vehicle_ untuk mendukung operasional pendistribusian gizi.

Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

“Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi. Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,” jelas Faizal dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pos Indonesia dan Badan Gizi Nasional yang bertema Sinergitas dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Pemenuhan Gizi Nasional di Cibubur, Jawa Barat belum lama ini.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan keyakinannya bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Dadan menilai bahwa kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program ini.

“Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal. Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,” ujar Dadan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (dok: BTN)

Senin, 25 November 2024 - 17:33 WIB

Dunia Maya Ramai Bicara! Inilah Gedung Ramah Lingkungan dengan Predikat Tertinggi sehingga BTN Raih Sertifikasi Green Building

Jakarta – Gedung Menara 2 BTN milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil meraih sertifikasi Green Building atau gedung ramah lingkungan dengan predikat tertinggi atau Platinum.…

Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN Dr. Ir. H. Jonahar, M.Ec.Dev

Senin, 25 November 2024 - 16:46 WIB

Upaya Strategis Kementerian ATR/BPN Wujudkan Tertib Tanah dan Ruang di Era Kemudahan Berusaha

Di era kemudahan berusaha diperlukan upaya strategis dalam pengelolaan tanah dan ruang demi terciptanya harmoni antara kepentingan investasi dan pelestarian tata ruang.

Ilustrasi

Senin, 25 November 2024 - 16:02 WIB

Pembayaran Nontunai: Kenapa Konsumen Lebih Suka?

Dalam beberapa tahun terakhir, pembayaran nontunai telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen di seluruh dunia. Tren ini tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga mulai merambah…

Perpusnas tanda tangani kerja sama dengan SOAS Univeristas London untuk pengarusutamaan naskah Nusantara.

Senin, 25 November 2024 - 15:17 WIB

Perpusnas Jalin Kerja Sama Internasional dengan SOAS untuk Digitalisasi Naskah Nusantara

Kerja sama Perpusnas dengan SOAS mencakup peningkatan kapasitas di bidang filologi dan kajian naskah Nusantara, publikasi serta penelitian bersama, hingga identifikasi dan katalogisasi naskah-naskah…

Produksi tekstil (vov5)

Senin, 25 November 2024 - 14:10 WIB

Kalangan Tekstil Nasional: Pemberantasan Impor Ilegal Percuma Tanpa Supremasi Hukum

Kalangan pertekstilan nasional mengapresiasi kerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mulai memberantas praktik importasi illegal sebagai implementasi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk…