7 Alasan Pentingnya Prabowo Tidak Melakukan Pergantian Kapolri

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Di 20 Oktober 2024 akan menjadi awal bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional di masa kritis pada satu tahun pertama adalah mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Demikian disampaikan oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. Ia mengungkap sejumlah alasan yang bisa dipertimbangkan oleh Prabowo.

"Pertama, alasan ekonomi. Beberapa indikator terkini menunjukkan adanya tantangan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional," kata R Haidar Alwi, Senin (7/10/2024).

Di antara indikator tersebut adalah angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per September 2024 mencapai 52.993 orang atau naik 25,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 42.277 orang atau naik 14,6 persen dibanding Agustus 2024 di angka 46.240 orang.

Lalu, jumlah penduduk kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional tercatat semakin berkurang sebesar 16,53 persen dalam lima tahun terakhir. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Berkurangnya jumlah kelas menengah bisa jadi karena naik kelas atau justru turun kelas.

Namun, R Haidar Alwi melihat berkurangnya jumlah kelas menengah lebih ke arah turun kelas karena angka PHK menunjukkan adanya peningkatan.

"Kalau PHK tinggi dan masyarakat turun kelas, kemungkinan besar daya belinya juga turun drastis meskipun harga barang tergolong terjangkau. Dengan kata lain, masyarakat sudah tidak punya uang untuk belanja sekalipun harganya murah," jelas R Haidar Alwi.

Atas dasar itu, ia meyakini penurunan daya beli masyarakat berpengaruh signifikan terhadap deflasi yang menjadi indikator berikutnya. Indonesia mencatatkan deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 yang masing-masing (0,03 persen), (0,08 persen), (0,18 persen), (0,03 persen), dan (0,12 persen). Terakhir kali Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut yakni tahun 1999 silam.

"Kedua, alasan sosial. Data menunjukkan tingginya angka kejahatan akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dan ketertiban di masyarakat," tutur R Haidar Alwi.

Kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja akan mendorong timbulnya masalah sosial yang kompleks dan multidimensi. Selain pengangguran dan kemiskinan, yang tidak kalah penting ialah kriminalitas.

Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka kriminalitas menunjukkan peningkatan sebesar 33,13 persen. Dari 326.804 kasus tahun 2022 menjadi 435.086 kasus tahun 2023.

Global Organized Crime Index mencatat, Indonesia menempati peringkat ke-21 dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Peningkatan angka kriminalitas tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kawasan ASEAN, Asia, bahkan global.

Menurut R Haidar Alwi, tren kriminalitas kawasan dan global yang cenderung meningkat berkontribusi terhadap angka kriminalitas nasional yang bertambah.

"Ke-tiga, alasan politik. Hanya beberapa pekan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada agenda besar Pilkada serentak 2024. Pergantian pucuk pimpinan Polri dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan efisiensi Polri dalam mengamankan pesta demokrasi," ujar R Haidar Alwi.

Nantinya, tugas Polri akan semakin berat karena di sisi lain terdapat masalah sosial-ekonomi yang berpotensi menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja. Tantangan berat tersebut hanya bisa dihadapi secara optimal dengan struktur Polri saat ini yang sudah kuat dari pucuk hingga ke akarnya.

Saat Pilpres dan Pileg pada Februari 2024, peran Polri dinilai sudah optimal. Terbukti, pemilu berjalan jauh lebih aman dan damai dibandingkan pemilu sebelumnya. Diharapkan, hal yang sama juga terjadi pada Pilkada serentak.

"Ke-empat, alasan geologis. Yaitu ancaman gempa megathrust yang dipastikan berdampak multisektoral sehingga menjadi alarm bagi stabilitas nasional," lanjut R Haidar Alwi.

Menurut BMKG, gempa megathrust Indonesia tinggal menunggu waktu. Tidak hanya berpotensi menyebabkan tsunami, kerusakan lebih luas dan lebih banyak korban jiwa maupun kehancuran infrastruktur. Akan tetapi juga gangguan ekonomi yang luar biasa, krisis kemanusiaan hingga pergeseran sosial dan politik.

"Ke-lima, alasan kinerja. Kinerja Polri yang sangat baik di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tergambar dari adanya kesesuaian antara hasil survei internal Polri, lembaga survei nasional bahkan internasional," imbuh R Haidar Alwi.

Hasil survei Puslitbang Polri menunjukkan adanya kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebesar 4,79 persen. Dari 80,98 persen pada tahun 2020 menjadi 85,77 persen pada tahun 2023.

Hasil survei Litbang Kompas yang terkenal independen menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2023 mencapai 87,8 persen. Lantas, pada pertengahan 2024, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan citra positif terbaik mengungguli Kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara hasil riset lembaga internasional tahun 2023 menunjukkan bahwa Polri melakukan lompatan kinerja signifikan dengan naik 21 peringkat dibanding sebelumnya. Dari peringkat ke-84 menjadi peringkat ke-63.

Riset ini digelar oleh International Police Science Association (IPSA) berkolaborasi dengan Institute for Economics and Peace (IEP). IPSA dan IEP mengukur kemampuan kepolisian suatu negara dalam menjaga keselamatan anggotanya maupun keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ke-enam, alasan inovasi dan terobosan. Dari gagasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tercipta legacy bagi kelompok rentan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus bagi jajarannya," kata R Haidar Alwi.

Di antara inovasi dan terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO).

Dengan adanya Direktorat PPA/PPO, diharapkan penanganan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku menjadi lebih optimal dan komprehensif untuk memastikan hak-hak mereka terhadap keadilan dapat dipenuhi.

Selain itu, ruang kesempatan bagi Polwan untuk mengembangkan karirnya dalam rangka pengarusutamaan gender di lingkungan Polri juga semakin terbuka lebar. Selain jumlahnya yang sedikit, sebelumnya tidak banyak Jenderal Polwan yang berkesempatan menjadi pemimpin di jabatan level atas Polri.

Berkat kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga kini para penyandang disabilitas bisa menjadi anggota Polri melalui jalur khusus.

"Ke-tujuh, alasan usia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru akan masuk usia pensiun pada 2027. Artinya, usia kerjanya masih cukup panjang," kata R Haidar Alwi.

Ia menegaskan, adalah sebuah kerugian besar membiarkan sinar terangnya redup dengan pensiun dini atau mengangkatnya menjadi Menteri atau Kepala Lembaga.

"Posisi Kapolri untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah "the right place for the right person at the right time," tutup R Haidar Alwi.