Tak Bisa Disahkan: Tragedi RUU PPRT September 2024, dan Harapan ke DPR Baru

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Tanggal 30 September 2024 adalah hari kelabu bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT). RUU PPRT digagalkan kembali, tak bisa disahkan oleh Pimpinan DPR RI. RUU PPRT tidak dimasukkan dalam agenda rapat penutupan DPR RI.  Padahal sudah ada Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan PRT di meja pimpinan sejak Mei 2023 lalu.

Kemarin, RUU PPRT diselamatkan oleh surat dari Ketua Baleg DPR RI, kepada Ketua DPR yang menjadi Ketua Sidang Rapat Paripurna tanggal 30 September 2024. Surat Baleg tersebut meminta agar RUU PPRT menjadi RUU dilimpahkan (carry over), yang telah dikirimkan Ketua Baleg, sehari sebelum Rapat Paripurna. Ketua DPR terpaksa membacakan surat tersebut dan disetujui oleh peserta sidang.

"Koalisi Sipil sangat mengapresiasi inisiatif Ketua Baleg Bapak Wihadi Wiyanto dari Gerindra atas inisiatif penyelamatan RUU PPRT tersebut," kata Lita Anggraini dari Jala PRT.

Upaya penyelamatan RUU PPRT oleh Fraksi Partai Gerindra tersebut diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI, dari Partai Gerindra, Sufmi Dasco yang menyatakan bahwa RUU PPRT bersama RUU Penyitaan Aset dan RUU Hukum Adat menjadi RUU yang dilimpahkan ke DPR baru.

"Para PRT sangat berterima kasih kepada Bapak Dasco yang berinisiatif menyelenggarakan Focus Group Discussion/ FGD pada tanggal 3 dan 19 September 2024 sehingga mengembalikan RUU PPRT ke meja agenda diskusi di DPR setelah selama hampir dua tahun didiamkan Ketua DPR, RI" tambah Emmy Astuti dari Asppuk.

Sebanyak 60 orang anggota Koalisi Sipil dan PRT hadir di Gedung Nusantara 2 dalam Sidang Paripurna DPR RI, kemarin, tetapi hanya 8 orang yang berhasil masuk di balkon ruang sidang.

"Kami digeledah 5 kali. Ini keterlaluan. Sementara kawan-kawan terganjal di pintu masuk meskipun kami sudah menulis surat ke Biro Persidangan maupun kesekjenan. Demi marwah yang bagaimana? Ini arogansi Dewan, padahal dulu ramah dan akomodatif ke rakyat?," keluh Endang Yuliastuti dari Institut Sarinah.

Sepanjang 20 tahun pengalaman beradvokasi RUU PPRT di DPR, baru lima tahun ini para PRT merasakan aturan yang super ketat dan menjauhkan akses PRT untuk berpartisipasi di DPR meskipun sebatas pemantau. Tata kelola DPR harusnya merakyat, tidak berjarak dengan rakyat yang diwakilinya. Marwah DPR harusnya ramah, fleksibel dan melayani.

Harapan Koalisi kepada pimpinan dan para anggota DPR yang baru adalah agar para anggota DPR bergaya merakyat dan pro kerakyatan. Tanggap pada aspirasi rakyat kecil dan bersikap negarawan.

"Bu Puan berjanji untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Kami meminta dibuktikan segera, yaitu komitmen politik yang memihak RUU PPRT yang merupakan bentuk perlindungan negara kepada para permepuan miskin kepala keluarga, yaitu PRT," kata Ajeng Astuti, salah satu PRT dari SPRT Sapulidi.

Pengalaman hari ini begitu mengecewakan para PRT. Perjuangan keras dan lama dimentahkan kembali oleh Ketua DPR dan mendapat perlakuan tidak ramah dari pamdal. Perasaan sakit dan nelangsa tersebut menjadikan mereka menangis bersama di DPR. Bahkan malamnya Direktur Isntitut Sarinah Endang Yuliastuti mengeluh sakit perut akibat jengkel, judeg, jengah dan stress. Para PRT tentu juga mengalami sakit yang lebih menyakitkan.

"Kami dikalahkan karena kelas kami, meski jumlah kami jutaan tetapi keluasan DPR kan dari kami, rakyat miskin. Mengapa tidak amanah?," kata Aprillia dari LBH Apik Jakarta.