Pelaku Industri Minta Pemerintah Perketat Impor Barang Jadi Plastik

Oleh : Ridwan | Selasa, 16 Juli 2024 - 22:50 WIB

Industri plastik (ist)
Industri plastik (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik dari negara lain untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri, sehingga sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo, Henry Chevalier menyebutkan, masifnya barang jadi plastik tersebut secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik, hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya di Jakarta, Selasa (16/7).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Disampaikannya, alasan barang yang dijual oleh negara tersebut lebih murah dikarenakan upah pekerja (labour cost) di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong supaya pemerintah menerapkan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih apabila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Hal itu bertujuan supaya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain menerapkan  pengetatan impor di setiap regulasi yang diterapkan, pemerintah dalam hal ini Bea Cukai mesti menindak dengan tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plasik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen, sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," katanya.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp2,67 triliun.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Symphony of Iftar di CIBIS Park, Cilandak.

Kamis, 13 Maret 2025 - 13:39 WIB

Dompet Dhuafa Bersama PPJI Helat Festival Ramadan 'Symphony of Iftar' di CIBIS Park, Cilandak

Kemeriahan Bulan Ramadan semakin meningkat di pekan kedua. Ini seiring dengan hadirnya acara “Symphony of Iftar” sebagai Festival Ramadan yang dihelat oleh Dompet Dhuafa bersama PPJI (Persatuan…

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya

Kamis, 13 Maret 2025 - 13:26 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sebut Seskab Teddy Tak Perlu Mundur

Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya dari mayor menjadi letnan kolonel memunculkan bermacam pandangan, apalagi saat ini dirinya masih merupakan prajurit aktif…

Showcase & Outlook UMKM Sawit 2025.

Kamis, 13 Maret 2025 - 12:32 WIB

BPDP dan Olenka Gelar Showcase & Outlook UMKM Sawit 2025 Dukung Pengembangan UMKM Berbasis Kelapa Sawit

Kontribusi komoditas kelapa sawit sangat besar terhadap negara Indonesia baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Meski demikian, peran dan kontribusi kelapa sawit masih bisa dioptimalkan dengan…

Perpusnas dan Kemdiktisaintek Kolaborasi untuk Akses Jurnal Terintegrasi dan Penguatan Literasi.

Kamis, 13 Maret 2025 - 11:47 WIB

Perpusnas dan Kemdiktisaintek Bersinergi, Mahasiswa Lebih Mudah Akses Jurnal Ilmiah

Melalui sinergi ini, Perpusnas akan menyediakan akses jurnal elektronik terintegrasi untuk mendukung penelitian akademik di perguruan tinggi dan pengembangan sistem database alat penelitian.

Agros

Kamis, 13 Maret 2025 - 11:33 WIB

SEEAA Perkuat Investasi Energi Terbarukan Lewat Partisipasi Pendanaan Seri A untuk Agros

Schneider Electric Energy Access Asia (SEEAA) mengumumkan partisipasinya dalam pendanaan Seri A untuk Agros. Investasi ini akan membantu Agros meningkatkan solusi irigasi bertenaga surya,…