Menperin Agus Targetkan Nilai Belanja Pemerintah dalam Tiga Hari Business Matching Capai Rp200 Triliun

INDUSTRY.co.id - Bali - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan niai kontrak belanja barang dan jasa pemerintah melalui gelaran Business Matching sebesar Rp200 triliun.

"Kami berharap bahwa pada kegiatan Business Matching selama 3 hari kedepan bisa tercatat kontrak diatas Rp200 triliun. Sampai pukul 12.00 WITA ini sudah tercatat sudah ada komitmen sebesar Rp90 triliun," kata Menperin Agus seusai membuka gelaran Business Matching program belanja barang dan jasa pemerintah di Sanur, Bali, Selasa (5/2).

Berdasarkan data bigbox LKPP pada tahun 2023, tercatat adanya komitmen penggunaan produk dalam negeri sebanyak Ro1.208 triliun dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jumlah tersebut tergolong sangat besar, akan tetapi baru setengah dari nilak tersebut yang terealisasi yakni sekitar Rp659,61 triliun.

Sementara itu, pada tahun 2024 terdapat potensi belanja barang dan modal di APBN dan APBD sebesar Rp1.223 triliun. Angka tersebut diluar anggaran dari BUMN dan juga BUMD. 

"Untuk mendukung pencapaian target tersebut, maka realisasi belanja produk dalam negeri diharapkan dapat mencapai angka minimal sebesar Rp250 triliun hingga akhir triwulan I - 2024," terang Menperin.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mempermudah produk-produk dalam negeri dapat diserap di dalam pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda), dan BUMN maupun BUMD.

Adapun, salah satu upayanya yaitu penyesuaian perhitungan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

"Berdasarkan arahan dari Bapak Presiden, kami akan evaluasi perhitungan TKDN, karena semua atau setual karakter dari industri itu berbeda-beda, kita harus jeli, sehingga nanti akan kita sesuaikan misalnya cara perhitungan dari cost base dapat kita rubah menjadi proses base atau sebaliknya. Tetapi intinya penyesuaian cara menghitung TKDN ini proses yang saat inj sedang dilakukan oleh kami," paparnya.

Dirinya menetapkan 5 sektor yang dapat menjadi pembelian produk dalam negeri terbesar pada gelaran Business Matching antara lain, sektor kontruksi, alat pertahanan dan keamanan, transportasi, pertanian dan perkebunan, serta farmasi dan alat kesehatan.

"Kami juga terus berupaya mendorong industri kecil dan menengah agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan pada pengadaan barang dan jasa," tandas Menperin Agus.

"Kami akan terus melalukan pengawalan terhadap relaisasi belanja produk dalam negeri serta pemenuhan produk-produk kebutuhan dalam barang dan jasa," tutupnya.

Berdasarkan laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian BUMN, realisasi belanja PDN meningkat 104%, dari Rp 749,5 triliun pada 2022, menjadi Rp 1.349,8 triliun pada 2023. 

"Apresiasi saya sampaikan terutama kepada BUMN yang realisasinya naik kisaran Rp482 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Disisi lain, realisasi kementerian/lembaga dan Pemda juga meningkat 26%. Realisasi belanja produk dalam negeri dari Kejakdaan, Kementerian PUPR, Kemenkum-HAM, dan Provinsi Jawa Tengah juga mencapai diatas 90% dari perencanaan awal.

"Saya harapkan kerja baik ini dapat menjadi contoh untuk seluruh K/L dan Pemda, agar pada 2024 realisasi minimal 95% dari anggaran belanja barang dan jasa kita masing-masing," terang Luhut.

"Capaian yang baik ini hendaknya terus ditingkatkan untuk mendukung perekonomian yang lebih kuat dan berkualitas," tambahnya.

Menurut perhitungan Bappenas, belanja PDN tahun 2023 berkontribusi 0,68% terhadap perekonomian dan menyerap 1,30% atau 1,82 juta tenaga kerja. 

"Jika performa ini terus ditingkatkan, kami yakin akan berkontribusi untuk mencapai Indonesia maju pada tahun 2045. Kondisi ini akan memberikan kepastian ke industri, dalam hal penyediaan demand, pengembangan industri dan inovasi PDN, dan peningkatan investasi untuk pengembangan PDN," tutup Luhut.