Ini Langkah Mentan Cegah Alih Fungsi Lahan

Oleh : Wiyanto | Selasa, 07 Maret 2023 - 15:46 WIB

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lahan pertanian
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lahan pertanian

INDUSTRY.co.id-Makassar,- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) secara tegas menolak alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di berbagai daerah.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) terus memperkuat sinergi dan komitmen lintas kementerian/lembaga hingga aparat hukum yakni Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

"Kita dihadapkan dengan ancaman krisis pangan global dan mudah-mudahan Indonesia tidak ada krisis ini. Kita juga dihadapkan climate change yang membuat kita harus atur strategi. Saya bahagia bangat hari ini karena kita sepakat, satu hati untuk tidak main - main dengan alih fungsi lahan," demikiam dikatakan Mentan SYL dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Se- Sulawesi, di Hotel Claro Makassar, Selasa(7/3/23).

Ia menambahkan salah satu yang harus dijaga adalah bagaimana akselerasi pertanian bisa berjalan dengan dengan baik, tidak stagnan bahkan tidak mundur. Untuk itu, salah satu yang harus dijaga adalah lahan lahan strategis pertanian, lahan produktif pertanian, lahan yang sudah memiliki irigasi pertanian hingga lahan yang masuk dalam peraturan daerah.

"Untuk itu tentu saja bersama aparat pengamanan, aparat hukum kita berharap penegakan aturan - aturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bisa kita terus dorong," tegasnya.

Mentan SYL juga meminta adanya tindakan tegas bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian atau melanggar undang - undang perlindungan lahan pertanian. Dengan demikian, luas lahan pertanian di Indonesia tidak semakin tergerus lagi.

"Kalau lahan pertanian dibiarkan dialihfungsikan menjadi lahan industri, perumahan, maka nanti generasi yang akan datang akan tanam pangan dimana. Ini bisa memicu persoalan pangan," ucapnya.

"Hari ini Itjen (Inspektorat Jenderal) Kementan turun tangan membuat koordinasi per pulau dan kita mulai dari Sulawesi. Mudah - mudahan Pak Kejari, Pak Kejati, Panglima, Kapolda, Kabareskrim, ini bahu - membahu antara aparat pemerintah dan aparat hukum bisa menjaga kelestarian lahan lahan stategis pertanian," pintanya.

Bersamaan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Jan Samuel Maringkan menambahkan pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawalan terhadap program pembangunan pertanian. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan kolaborasi melalui Program Jaga Pangan, Jaga Masa Depan.

"Rakorwas yang dilakukan ini juga untuk membangun sinergi antara aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan Aparat penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sekaligus mewujudkan program menjaga pangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Jan Maringka mengatakan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementan khususnya APIP dengan Pemerintah daerah serta unsur APH di daerah cukup efektif untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Komitmen bersama ini menjaga pertanian sekaligus mengendalikan alihfungsi lahan dalam rangka ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan.

"Sulawesi menjadi perhatian khusus mengingat wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional terutama di wilayah Indonesia Timur. Sehingga perlu dilakukan pengawalan yang memadai agar tidak mengganggu stabilitas pangan nasional," tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kemal Redindo Syahrul Putra yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Bareskrim Polri, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP. Juga dihadiri oleh jajaran Polda Sulawesi Selatan, Kajati se-wilayah Sulawesi dan SKPD yang membidangi pertanian se-Sulawesi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

ART SG 2025 Edisi Ketiga

Senin, 27 Januari 2025 - 19:04 WIB

ART SG 2025 Edisi Ketiga Berakhir Sukses, Tunjukkan Peran Penting Singapura Dalam Ekosistem Seni Internasional

Tahun ini, ART SG menampilkan 105 presentasi galeri dari 30 negara dan wilayah di seluruh dunia. Selain itu, pameran ini menampilkan pilihan seni dan instalasi dinamis berskala besar (PLATFORM)…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Senin, 27 Januari 2025 - 17:07 WIB

Berlanjut di 2025, Menperin Agus Ungkap Kebijakan HGBT untuk Industri Beri Nilai Tambah Enam Kali Lipat

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi sektor industri akan diperpanjang penerapannya pada tahun 2025 ini. Keputusan tersebut memberikan angin segar bagi sektor industri, karena tidak…

Penandatanganan MoU antara Kemenperin, UWin Resources Regeneration Inc., dan PT. Petrokimia Gresik

Senin, 27 Januari 2025 - 16:53 WIB

Kemenperin Memilih Teknologi Carbon Capture Utilization untuk Reduksi Emisi di Sektor Industri

Isu lingkungan, perubahan iklim global, dan keberlanjutan menjadi perhatian utama di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Standar lingkungan yang semakin ketat di berbagai negara, tuntutan…

Pembukaan PFF di Bali

Senin, 27 Januari 2025 - 13:38 WIB

Kemenperin Perkuat Hilirisasi Minyak Atsiri Lewat Pengembangan Pusat Flavor dan Fragrance di Bali

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berkomitmen untuk mendorong hilirisasi produk minyak atsiri agar dapat memberikan kontribusi signfikan terhadap perekonomian nasional. Salah satu…

Kerjasama Indonesia-German melalui GIZ Indonesia yang di dukung oleh Bappenas menghadirkan FaktaIklim, sebuah platform berbasis Kecerdasan Artifisial (KA) untuk mendeteksi misinformasi dan disinformasi Iklim di Indonesia dengan sistem yang mengutamakan inklusivitas dan aksesibilitas.

Senin, 27 Januari 2025 - 12:44 WIB

FAIR Forward Luncurkan FaktaIklim, Platform Berbasis Kecerdasan Artifisial untuk Deteksi Hoaks Iklim di Indonesia

FaktaIklim, sebuah platform berbasis Kecerdasan Artifisial (KA) untuk mendeteksi misinformasi dan disinformasi Iklim di Indonesia dengan sistem yang mengutamakan inklusivitas dan aksesibilitas,…