Catatan Ketua MPR RI, Butuh Halauan Negara untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

INDUSTRY.co.id - Profil Indonesia Emas 2045 akan terwujud jika semua target dan peta jalan (road map) yang sudah dirancang dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten. Target dan peta Jalan Indonesia Emas 2045 adalah intisari dari halauan negara untuk lebih dari dua dekade ke depan. Maka, kehendak mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 itu layak dipayungi dengan Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN), agar setiap administrasi pemerintahan pusat maupun daerah patuh dan konsisten melaksanakan peta jalan yang sudah disepakati seluruh elemen bangsa.

Indonesia genap berusia satu abad pada tahun 2045, mengacu pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Layak dan pantas menjadikan momentum seratus tahun usia kemerdekaan itu untuk melihat lagi apa yang sudah dicapai saat ini, dan apa yang ingin diwujudkan dalam dua dekade mendatang. Dari momentum satu abad usia kemerdekaan itu, lahir wacana dan gagasan mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.

Memang, harus dimunculkan sebuah tekad yang spesial untuk menandai momentum itu. Terutama karena menuju era 2040-an itu, Indonesia mengalami bonus demografi. Pada dasawarsa itu, penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non-produktif (65 tahun ke atas). Proporsi usia produktif lebih 60 persen dari total penduduk Indonesia saat itu. Maka, demi hari depan anak-cucu yang lebih baik, generasi orang tua masa kini terpanggil untuk menyiapkan segala sesuatunya agar pada waktunya nanti komunitas usia produktif itu tidak menjadi beban negara.

Apa yang ingin dicapai 20 tahun ke depan sudah dirancang dan sudah dituangkan menjadi beberapa kebijakan. Target-target yang ditetapkan pada 2045 itu selayaknya memacu semangat dan motivasi komunitas orang muda, terutama remaja dan anak-anak. Sebab, profil Indonesia Emas 2045 menargetkan terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia yang merata, dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni seturut kebutuhan zaman.  Dari aspek perekonomian negara, Indonesia ditargetkan sejajar negara maju, bahkan menjadi  salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Peta jalan atau proses mewujudkan Indonesia Emas 2045 berfokus pada empat pilar pembangunan, meliputi pembangunan manusia demi penguasaaan ilmu pengetahuan dan teknologi; pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata Kelola pemerintahan. Setiap pilar memuat ragam agenda pembangunan, dari pendidikan hingga politik luar negeri. Ragam agenda pembangunan itu harus dilaksanakan, bahkan diupayakan untuk dipercepat agar bisa direalisasikan seluruhnya pada tahun 2045.

Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang sudah ditetapkan sekarang ini otomatis menjadi penunjuk arah  atau halauan negara. Sebagai pijakan pembangunan nasional, halauan negara itu pun menetapkan target pencapaian pembangunan nasional sepanjang dua dekade ke depan. Sebutlah peta jalan Indonesia Emas itu sebagai rencana strategis negara-bangsa membangun dirinya karena ingin menyongsong masa depan yang lebih baik.

Tentu saja semua perencanaan itu baik adanya. Namun, manakala administrasi pemerintahan berganti pada waktunya nanti, adakah jaminan bahwa semua perencanaan dalam peta jalan Indonesia Emas 2045 itu akan diterima, dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten? Inilah tantangannya.

Sesuai konstitusi, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini akan mengakhiri masa bhakti menjelang akhir 2024. Gagasan Indonesia 2045 itu diinisiasi oleh pemerintahan sekarang, dan segala sesuatunya masih sebatas gagasan dan konsep. Apakah administrasi pemerintahan baru nantinya berkenan menerima dan melaksanakan peta jalan dan sejumlah agenda prioritas pembangunan untuk mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 itu? Kemungkinan untuk menyederhanakan atau mengeliminasi peta jalan menuju 2045 itu sangat terbuka, terutama jika pemerintahan baru nantinya menawarkan gagasan atau inisiatif lain.

Pada aspek politik pembangunan, Presiden Jokowi dan kabinetnya telah menerapkan kebijakan baru berupa penghentian ekspor bahan mentah beberapa komoditas sumber daya mineral, seperti nikel, bauksit hingga tembaga. Kebijakan penghentian ekspor itu kemudian ditindaklanjuti dengan mendorong program hilirisasi sumber daya mineral untuk menghasilkan produk atau barang setengah jadi. Dengan hilirisasi itu, nilai tambah yang diperoleh negara menjadi lebih besar dan menciptakan banyak lapangan kerja di dalam negeri.  Hilirisasi nikel yang dimulai pada 2020 sudah menunjukan hasil yang signifikan.

Maka, hilirisasi sumber daya mineral yang telah dimulai sekarang ini hendaknya dipahami sebagai strategi atau langkah awal dari peta jalan mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 itu. Kendati mendapatkan banyak perlawanan dari sejumlah negara, presiden bersama kabinetnya tetap bersikukuh mempertahankan politik dan kebijakan pembangunan yang diterapkan sekarang  ini.

Hingga berakhirnya masa bhakti di penghujung tahun 2024, Presiden Jokowi dan kabinetnya diyakini tidak akan mengubah kebijakan dan program hilirisasi. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan politik dan kebijakan pembangunan pemerintah baru nantinya? Berharap saja bahwa program hilirisasi untuk mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 dilanjutkan.

Namun, ada yang pasti bahwa kebijakan menghentikan ekspor bahan mentah beberapa komoditas sumber daya mineral itu menyimpan banyak godaan.  Sejumlah negara yang sebelumnya menikmati hasil besar berkat ekspor nikel atau bauksit dari Indonesia tentu akan melakukan pendekatan baru kepada pemerintah baru di Indonesia setelah berakhirnya masa bhakti Presiden Jokowi. Sangat mungkin bahwa pemerintahan baru nantinya akan dirayu dan didorong untuk membuka kembali kran ekspor bahan mentah nikel dan bauksit.

Itu sebabnya, dan juga sangat beralasan ketika dalam sebuah kesempatan Presiden Jokowi pernah mengemukakan harapannya agar penghentian ekspor bahan mentah nikel dan bauksit dipertahankan dan dilanjutkan oleh sosok presiden yang akan menggantikannya kelak. Politik dan kebijakan pembangunan pemerintahan baru nanti hendaknya tetap berorientasi pada kepentingan strategis negara-bangsa, khususnya mewujudkan profil Indonesia Emas 2045.

Target dan peta Jalan Indonesia Emas 2045 adalah intisari dari halauan negara untuk lebih dari dua dekade ke depan. Agar peta jalan itu dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsisten oleh setiap administrasi pemerintahan pusat maupun daerah,  kehendak mewujudkan profil Indonesia Emas 2045 itu layak dipayungi dengan Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) sebagai cerminan dari kesepakatan seluruh elemen bangsa. (*)

Oleh:Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI/Dosen Tetap Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka