Menhub Dukung Sekolah Vokasi Cetak Anak-Anak Maluku Jadi Pelaut
Oleh : Herry Barus | Minggu, 05 Februari 2017 - 12:09 WIB

INDUSTRY.co.id - Ambon– Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan sehari ke Kota Ambon untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 sekaligus meninjau bantuan-bantuan dari Kementerian Perhubungan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku.
Awalnya, Menhub mengecek persiapan acara puncak HPN 2017 di Lapangan Tantui, Ambon. Menhub sengaja mengunjungi Lapangan Tantui karena nantinya tanggal 9 Februari 2017, Presiden Jokowi akan hadir di acara puncak HPN 2017 dan akan melakukan peresmian program sekolah Vokasi di Maluku. Program sekolah vokasi ini menurut Menhub sangat penting, dan merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi untuk menyekolahkan 50.000 pemuda se Indonesia. Maluku mendapat jatah alokasi sebanyak 1.000 pemuda yang putus sekolah atau bagi pelaut-pelaut yang belum mendapatkan buku sebagai pelaut. “Esensi vokasi itu adalah kita menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah yang berminat untuk jadi pelaut. Ataupun pelaut-pelaut sekarang yang belum mendapatkan buku. Karena untuk mendapatkan buku pelaut itu mereka harus sekolah dulu,” kata Menhub saat menyambangi Port of Ambon, Sabtu, (4/2/2017). Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, jatah 1.000 anak bagi Maluku ini akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 250 anak dari Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara akan di sekolahkan pada gelombang pertama. Dalam satu tahun, Menhub menargetkan 1.000 anak-anak Maluku sudah bisa menjalani sekolah vokasi ini. Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Ambon, Menhub meninjau bantuan dua buah kapal dan 16 bus yang diberikan kepada rakyat Maluku lewat perhelatan HPN 2017 kali ini. Nantinya, kata Menhub, Presiden Jokowi juga akan mengunjungi Pelabuhan Ambon untuk menyerahkan secara simbolik dua buah kapal dan bantuan bus dari Kemenhub. Kapal-kapal ini akan diserahkan oleh Kemenhub kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Maluku. Menhub memberikan syarat bagi BUMD yang ingin mengelola kapal ini harus bisa menggaransi kapal dapat dipelihara dan dikelola dengan baik. Menhub pun meminta Pemprov Maluku mengajukan nama BUMD yang di”endorse” untuk mengelola kapal-kapal bantuan ini. “Saya beri syarat bagi BUMD kita rela memberikan kapal ini, tapi apa yang kita berikan ini dikelola dengan benar dan dijaga dengan baik. Kita cek kinerjanya baik atau tidak, Pemprov yang mengendorse BUMD itu kemudian kita lihat,” tegas Menhub.