INDUSTRY.co.id-Jakarta - Melihat fakta kekalahan terus-menerus di bidang politik dan terpinggirkannya peran umat Islam di berbagai lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala sebab akibatnya, para alim ulama dan tokoh umat Islam di Indonesia membentuk Partai Da'wah Rakyat Indonesia (PDRI).

Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDRI K.H Cholil Ridwan saat membacakan Manifesto PDRI dalam Acara Soft Launching dan Konferensi Partai Da'wah Rakyat Indonesia (PDRI) di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Jakarta Timur, Senin, 31 Mei 2021, mengatakan PDRI lahir dari musyawarah alim ulama dan cerdik pandai serta tokoh umat Islam yang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Ideologis (BPU-PPII) pada tanggal 7 September 2019.

"Badan ini bertugas untuk melakukan kajian dan upaya-upaya melahirkan sebuah partai Islam Ideologis. Perjalanan BPU-PPII selama satu tahun delapan bulan menyimpulkan melahirkan partai Islam ideologis bernama Partai Da'wah Rakyat Indonesia (PDRI)," jelasnya.

Ia mengatakan pemilihan nama sebagai partai da'wah bermaksud ingin menjawab persoalan-persoalan umat Islam dalam berbangsa dan bernegara yang tidak mungkin dipisahkan dengan tugas da'wah. Karena da'wah memberi solusi bagi persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Ini mempertegas bahwa da'wah dan politik adalah dua hal yang harus berjalan bersamaan.

"Kegiatan politik adalah kegiatan da'wah dan kegiatan da'wah adalah juga kegiatan politik. Bahkan membaca dawah di zaman Rasulullah, politik itu menjadi lokomotif da'wah dan ekonomi bahkan hanya dalam qurun waktu 10 tahun dawah Rasul berhasil gilang gemilang. Karena politik menjadi lokomotif dakwah, berpolitik ibarat buldozer yang meratakan tanah untuk dibangun gedung da'wah Islam," ujarnya.

Dalam catatan yang ada partai-partai Islam yang ada belum mampu menjadi penyalur aspirasi umat Islam Indonesia. Sebahagian besar 57 dari 87 persen Umat Islam belum merasa terwakili dengan partai-partai Islam yang ada. Partai Islam yang ada sekarang ini dinilai tidak berbeda nyata dengan partai-partai sekuler, sehingga mereka terdorong untuk lebih memilih partai sekuler.

Selain itu, kata kyiai Cholil, sebagian partai politik mendekati masyarakat ketika menjelang pemilu sehingga mereka merasa hanya diperlukan suaranya saja sementara problematika kehidupan mereka jauh dari keadilan dan kemakmuran.

"Sehingga PDRI bertekad untuk berbenteng di hati umat, bersama dengan ummat dan rakyat akan berusaha memberikan pemecahan masalah dan pendampingan menuju keadilan dan kemakmuran yang dicita citakan oleh bangsa dan negara kita," ujarnya.

Ia mengatakan, kebanyakan partai juga terkena penyakit kapitalisme yang semuanya digantungkan dengan materi sehingga muncul cukong-cukong politik yang menjualbelikan jabatan publik atau posisi legislatif dengan menggelontorkan uang dan money politics sehingga merusak mental banyak orang tak ubahnya seperti politik daging sapi.

Sebab itu, PDRI perlu mempelopori gerakan moral agar keimanan dan ketahanan kepribadian tidak dijual atau digadaikan kepada konglomerat atau oligarki yang telah menguasai ekonomi dan bernafsu menguasai politik melalui pasar gelap.

"Integritas kepribadian yang dedikatif diperlukan sebagai contoh dan ketauladan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, kedermawanan, kesabaran, gotong royong, pengorbanan untuk orang lain dan kebersihan jiwa serta kebeningan qalbu untuk membahagiakan orang lain agar senang di dunia dan selamat di akherat merupakan harapan PDRI," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan berbagai bangsa dan negara sekarang ini sedang mengalami nasib yang menyedihkan. "Untuk itu kami menyatakan PDRI berdiri bersama kaum tertindas, bangsa tertindas, melawan kedzaliman. PDRI juga akan tetap mendesak pemerintah RI untuk secara sungguh-sungguh ikut terlibat dalam upaya melepaskan negara-negara yang terjajah seperti Palestina dari jajahan Israel, Rohingya dari Burma juga Uighur dari rezim partai tunggal atheis komunis," ujarnya.

Ketua Umum PDRI Ustadz Farid Okbah mengatakan saat ini masih tersisa 65 persen umat islam di Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran. Dari data yang ada berarti dawah kepada umat Islam itu sendiri blum merata. Ditambah persoalan kemiskinan di tingkat umat luar biasa, ekonomi yang belum merata. Juga tingkat pendidikan yang belum sesuai Islam.

"Oleh karena itu lahirnya PDRI ini adalah untuk membeckup dakwah. Supaya dakwah yang dijalani ini naik kelas dan terus akan meluas," ujarnya.

Sehingga, kata Ustadz Farid, siapapun yang terlibat dalam membangun masyarakat apakah partai atau yang terlibat pada civil soceity untuk bareng-bareng mencapai itu. Karena dawah itu adalah pertama mensejahterakan umat dalam artian bahagia di dunia dan yang kedua selamat diakhirat.

Menurutnya saati ini banyak mental para penguasa itu menjemput jalan pintas pencitraan dari pada menyelesaikan persoalan. Mereka mempertontonkan kemewahan sebagai ukuran kesuksesan. Sehingga diperlukan tanggung jawab kepemimpinan, solidaritas cinta kasih dan keadilan sesama bangsa dan negara.

"Inilah yang akan kita bawa visi PDRI ini. Sehingga ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan umat dalam artian untuk menjadi solusi bagi bangsa dan negara ini," ujarnya.

Adapun mengapa PDRI mengedepankan syariat Islam. Hal ini karena perintah Allah SWT untuk menjalankan syariat Islam. Dan juga sesuai dengan dekret presiden 5 Juli 1959 saat itu Presiden Sukarno bahwa dalam UUD 45 termaktub Piagam Jakarta.

"Dalam piagam Jakarta itu kan jelas menegakkan syariat Islam bagi pemeluknya atau umat Islam," ujarnya.