INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan prihatin dan menyesalkan terjadinya insiden kudeta militer di Myanmar.

Jokowi menyerukan agar semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan persoalan perbedaan politik sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Saya dan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin siang ini membahas isu kawasan, terutama mengenai perkembangan politik di Myanmar. Kita berharap perbedaan politik yang terjadi di Myanmar dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku," ucapnya seperti dilansir redaksi Industry.co.id dari keterangan Jokowi di laman facebook miliknya pada Minggu (7/2/2021).

Untuk diketahui, dalam potret unggahan tersebut, Presiden Jokowi terlihat berjalan bersama dengan PM Malaysia di Istana Merdeka, Jokowi tampil sangat elegan menggunakan setelan jas berwarna biru sementara PM Muhyiddin memakai jas berwarna hitam.

"Seperti kata PM Muhyiddin, "kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan."," papar Jokowi lagi.

Menurutnya, untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN,  penting bagi semua negara anggota untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.

"Sebagai satu keluarga, kami meminta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan Chair ASEAN dan menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar," tandas Jokowi.

Perlu diketahui, menurut berbagai laporan media, akibat dampak kudeta tercatat lebih dari 700 ribu orang muslim terpaksa mengungsi ke Bangladesh dan berbagai negara, termasuk ke Indonesia.

Pemerintah sebelumnya pada 1 Februari 2021 lalu bersama dengan negara-negara anggota ASEAN, OKI dan PBB menyerukan ke penguasa myanmar agar gejolak politik yang terjadi tidak memperburuk kondisi masyarakat, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar serta kondisi masyarakat muslim di negeri itu, termasuk Muslim Rohingya.