INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah Jepang mengumumkan akan membayar 70 miliar yen (Rp9,6 triliun) bagi puluhan perusahaannya jika bersedia memindahkan pabrik dari China, untuk kembali ke rumah asal atau ke negara lain di Asia Tenggara.

Langkah ini bagian dari program baru untuk mengurangi ketergantungan rantai pasokan dan manufaktur dari China

Dikutip dari Bloomberg Minggu (19/7/2020), Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang mengatakan, terdapat 57 perusahaan swasta Jepang yang akan menerima total 57,4 miliar yen (Rp7,9 triliun) dari kompensasi tersebut. Termasuk pabrikan elektronik kenamaan Sharp Corp, juga produsen masker kesehatan yang tengah naik daun Iris Ohyama Inc.

Selain itu, 30 perusahaan lainya juga akan menerima subsidi pemerintah tersebut, untuk proses pemindahan manufaktur ke Vietnam, Myanmar, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dengan begitu, pemerintah akan membayar total 70 miliar yen (Rp9,6 triliun) untuk program itu.

Pembayaran tersebut berasal dari anggaran senilai 243,5 miliar yen (Rp33,67 triliun), yang dialokasikan pemerintah Jepang pada April lalu untuk mengurangi ketergantungan supply chain dari China.

Upaya itu juga dipicu oleh kabar dari Pemerintah Amerika Serikat (AS), yang berencana memisahkan berbagai perusahaanya dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Sejauh ini, tidak ada negara lain yang memberlakukan kebijakan tersebut secara konkret seperti yang dilakukan pemerintah Jepang. Keputusan itu juga serupa dengan kebijakan pemerintah Taiwan pada 2019, yang berkeinginan mengembalikan investasi dari China.

China sendiri adalah mitra dagang terbesar Jepang, dan perusahaan Jepang memiliki investasi besar-besaran di sana. Pecahnya pandemi Covid-19 telah merusak ikatan ekonomi tersebut, dan juga citra China di Jepang, sehingga mendorong keinginan kuat pemerintah Negeri Sakura itu untuk mulai mandiri.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah berusaha selama bertahun-tahun untuk meningkatkan hubungan dengan China, setelah kerusuhan anti-Jepang pada 2012 silam. Tetapi, dampak dari pandemi Covid-19 ini serta sengketa wilayah yang sedang berlangsung mengenai pulau-pulau dan ladang gas di Laut Cina Timur, telah melemahkan upaya-upaya tersebut.