INDUSTRY.co.id, Jakarta- Bupati Mimika, Papua Eltinus Omaleng mengaku telah menyiapkan lahan seluas 300 hektar agar Freeport segera membangun pabrik pemurniaan (smelter) di Timika. Selain itu, menurutnya tanah tersebut telah dibebaskan masyarakat adat.

“Kami ingin Freeport membangun smelternya di Timika, bukannya di Gresik,” kata Eltinus saat peluncuran bukunya yang berjudul ‘Papua Minta Saham’ di Hotel Borobudur, Jumat (3/3/2017) malam.

Menurut Eltinus, pembangunan smelter di Timika bisa membantu menyerap tenaga kerja lokal di sana. Dia mengungkapkan, saat ini sudah banyak sarjana di daerahnya, tapi masih banyak yang menganggur. "Kami harus menciptakan lapangan kerja melalui cara semacam itu,".

Eltinus menjelaskan, banyak hal yang tak dilakukan Freeport selama beroperasi di Papua. Misalnya terkait dengan pembayaran pajak dan royalti yang, menurut Eltinus, selama ini tak pernah sesuai dengan ketentuan. "Mereka tak pernah bayar sewajarnya."

Eltinus menyatakan pembayaran pajak dan royalti yang tak sesuai ini sudah berlangsung lama, dan Freeport memiliki bermacam-macam alasan terkait dengan hal tersebut. "Kalau ada di kesepakatan, walaupun (keuntungan) turun-naik, bayarlah yang wajar," ucapnya.

Papua Minta Saham

Pemerintah daerah Papua juga meminta kalau Freeport setuju melepas sahamnya sebesar 51 persen, maka Papua harus mendapatkan 20 persen saham. Itu nanti dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten dan pemilik hak ulayat.

Eltinus mengakui permintaan hingga 20 persen saham Freeport memang cukup besar. Pasalnya, di Papua ada 28 kabupaten dan satu serta pemilik hak ulayat yang harus dihormati kedudukannya.

Ia juga mengatakan jatah saham menjadi tuntutan pemerintah daerah lantaran selama 50 tahun beroperasi di tanah Papua, Freeport tidak pernah berbuat sesuatu.

"Salah satunya pembayaran pajak, royalti, ini kan tidak rata, tidak pernah bayar sewajarnya. Begitu dapat untung, itu saja yang mereka bayar. Alasannya macam-macam," ujarnya.