INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Pelabuhan Tanjung Priok sebagai representasi pengiriman barang melalui ekspor dan impor dinilai efektif menurunkan biaya logistik, khususnya bagi kapal-kapal berkapasitas besar.

Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan penting bagi perekonomian nasional sudah mampu menghemat biaya 20% atau USD300 per kontainer.

“Itu untuk kontainer 20 feet. Waktu yang dibutuhkan juga berkurang dari 31 hari karena transit menjadi 23 hari,” kata dia di Jakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari lima pelabuhan utama Indonesia, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Makassar, ekspor terbesar pada 2017 melalui Pelabuhan Tanjung Priok dengan persentase volume 43,91% dan nilai 61,0%.

Untuk itu, pemerintah perlu mendorong pelabuhan lain agar bisa berkembang, dengan menjadikan Tanjung Priok sebagai standar, baik dari segi operasional maupun pelayanan.

“Dari segi geografis, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung perlu dikembangkan dan dimodernisasi, dengan mengacu kepada Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menerapkan digitalisasi pelayanan dan operasionalnya,” ungkapnya.

Peran Tanjung Priok sebagai transshipment port atau kegiatan bongkar muat peti kemas juga berdampak terhadap penurunan biaya pengiriman kontainer. Peningkatan efisiensi dapat diperoleh karena kapal tidak melakukan handling di pelabuhan lain, misalnya di Singapura.

Kapal besar tidak perlu berlabuh di Singapura untuk memindahkan kontainer dari kapal berkapasitas besar kekapal feeder, karena bisa langsung menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pemindahan barang atau kontainer di Singapura kan memerlukan biaya yang tidak kecil. Efisiensi ini akan menurunkan biaya yang akan ditanggung eksportir atau importir sehingga akan memengaruhi biaya logistik nasional,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kendala utama direct call kapal besar ke Indonesia adalah masalah volume muatan karena tersebar di beberapa pelabuhan, yaitu sekitar 60 pelabuhan utama pintu ekspor dan 35 pelabuhan utama pintu impor.

Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan sistem pendistribusian barang antarwilayah ataupun antarpelabuhan agar muatan dapat terkonsolidasi secara efektif dan efisien.

Sistem distribusi dan konsolidasi ini harus terintegrasi dengan sistem informasi yang andal. “Sekarang, tugas pemerintah untuk menata kembali struktur kepelabuhanan secara nasional, termasuk penentuanrute transportasi laut,” pungkasnya.