INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) memandang dampak kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak terlalu mengkhawatirkan bagi industri keramik nasional. Pasalnya, AS selama ini tidak termasuk ke dalam negara tujuan ekspor utama keramik nasional.

Meski demikian, Asaki tetap waspada dan mengamati dengan serius ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat pengalihan ekspor keramik negara-negara tersebut pasca penerapan tarif imbal balik dari AS.

"Kami (Asaki) sedang mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari India pasca diterapkan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) atau Safeguard dan penerapan Bea Masuk Antidumping (BMAD) atas keramik impor dari China," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto di Jakarta (8/4).

"Tidak tertutup kemungkinan adanya indikasi unfair trade dari India seperti tindakan dumping dan predatory pricing karena mengalami over supply dan over capacity," tambahnya.

Disisi lain, Asaki akan memperkuat pangsa pasar dan lebih agresif mengisi permintaan keramik di kawasan ASEAN. 

"Kami memandang ASEAN sebagai pasar ekspor utama yang sangat strategis karena dengan jumlah populasi yang besar sekitar 680 juta orang membutuhkan keramik sebesar 1,2 miliar meter persegi per tahun," ungkap Edy.

Oleh karena itu, Asaki berharap atensi dan kehadiran pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional yang cenderung semakin menurun akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan kuota pemanfaatan volume gas HGBT sebesar 60% - 70% dan harga regasifikasi gas sebesar USD 16,77 per MMBTU telah merugikan industri keramik nasional.

"Kami mendesak agar pemerintah membuka keran impor gas dan memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) gas untuk industri dalam negeri," tegas Edy.

Selain itu, disaat semua negara di dunia melakukan praktik proteksionisme, Asaki mengharapkan pemerintah konsisten mendorong program Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah terbukti efektif membantu penyerapan produk dalam negeri atau create demand bagi industri keramik nasional.

"Kami juga berharap pemerintah segera menjalankan program 3 juta rumah yang akan memberikan banyak multiplier effect bagi industri bahan bangunan seperti ubin keramik, sanitary ware dan genteng keramik serta tableware keramik," tutup Edy.