INDUSTRY.co.id, Lampung - Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) menggelar koordinasi semua pihak terkait hulu-hilir untuk memberi solusi dan mengoptimalkan potensi singkong di Provinsi Lampung.  Kegiatan digelar pada Sabtu (15/3/2025) di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dihadiri perwakilan petani/produsen, UMKM singkong, pengepul/agen singkong, pabrik tapioka, distributor pupuk, pelaku usaha/wiraswasta, pemerintah daerah, akademisi/peneliti dan pihak terkait lainnya.

Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) MSI, Achmad Rachman mengatakan koordinasi tersebut merupakan bagian dari program MSI untuk memperkuat supply-chain singkong. MSI memberi apresiasi atas langkah pemerintah dan akan memberi solusi atas problematika singkong di Lampung serta nasional.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan harga dasar singkong untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Harga tersebut rupanya berdampak pada beberapa pabrik kesulitan produksi karena banyak faktor, seperti kadar pati dan rendemen singkong rendah. Di sisi lain, gencarnya impor tapioka menyebabkan harga singkong lokal anjlok sehingga petani merugi.

Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung sedang menyiapkan kebijakan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Helmi Hasanudin dari DPN MSI mengakui masih banyak persoalan singkong yang harus dibenahi sehingga perlu komitmen dari semua pihak. “Mulai dari hulu di tingkat petani hingga ke pabrik tapioka dan sangat terkait dengan kebijakan. Disinilah MSI sebagai rumah bersama menjadi jembatan untuk memfasilitasi semua kepentingan,” ujar Helmi.

Salah satu agenda yang dibahas dalam kesempatan itu adalah peningkatan produktivitas dan merespons kebijakan subsidi pupuk untuk komoditas singkong. Diskusi yang dipandu Sekjen DPN MSI Heri Soba ini menghadirkan Jekvy Hendra selaku Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian dan Eko Winarto selaku Manager Lampung 1 PT Pupuk Indonesia yang mewakili Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh.

Jekvy Hendra dan Eko Winarto menjelaskan  kebijakan subsidi pupuk untuk singkong harus dioptimalkan karena merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas singkong. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus menopang industri tapioka dengan singkong yang baik dan berkualitas.

“Mekanismenya dibuat transparan sehingga diharapkan semakin tepat sasaran kepada petani atau pihak-pihak yang membutuhkan sesuai kriterianya,” ujar Jekvy.

Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak seluruh petani singkong segera mendaftarkan diri dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (E-RDKK) mulai tanggal 6 dan akan berakhir pada 18 Maret 2025 sehingga dapat menebus pupuk bersubsidi. Pendaftaran E-RDKK bisa melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) atau Balai Penyuluh Pertanian (BPP) setempat.