INDUSTRY.co.id - Jakarta - Isu premanisme ormas (organisasi masyarakat) di kawasan industri disebut kian meresahkan. Hingga para investor ikut mengeluhkan gangguan yang berulang kali menghambat operasional bisnis mereka. 

Bahkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Himpunan Kawasan Indusri (HKI) menyebut bahwa aksi premanisme ormas di kawasan industri elah menyebabkan kerugian akibat banyaknya investasi yang batal masuk kawasan hingga ratusan triliun.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah menerima laporan dari sejumlah perusahaan di kawasan industri yang terganggu dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (Ormas). Hal tersebut sangat merugikan industri dan bisa menghambat investasi.

Oleh karena itu, Kemenperin akan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menertibkan aksi premanisme tersebut.

"Dalam konteks kawasan industri, pasti kawasan industri yang dirugikan. Kami membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menertibkan, dengan kepolisian tentu," ujar Agus di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta (17/2).

Dirinya mengungkapkan, aksi premanisme tersebut menyulitkan investor untuk masuk ke Indonesia. Menurut Menperin, aksi premanisme juga berimbas ke investor yang akan enggan menanamkan modalnya di Tanah Air.

Menperin pun mengaku, bahwa pihaknya telah melaporkan aksi premanisme itu. Namun demikian, Agus menilai, ada sejumlah hal komprehensif lainnya yang menjadi pertimbangan investor sebelum berinvestasi.

"Tapi kalau di dalam laporan menyatakan bahwa ada tindakan premanisme, yang gilirannya mengganggu operasional industri, sulit masuk Indonesia. Saya sangat khawatir itu akan mengubah sikap atau mengubah keinginan mereka masuk ke Indonesia sebagai investor," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono mengatakan, untuk menangani premanisme di kawasan industri membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola kawasan, perusahaan, masyarakat, dan akademisi. 

"Perlu pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, seperti yang telah diterapkan di kawasan industri Cikarang Jababeka dan MM 2100," ungkap Darmono.

Adapun pendekatan komprehensif tersebut antara lain, Pertama, Pendidikan dan Pemberdayaan. Kedua, Kemitraan ABG (Academia, Business, Government), Ketiga, Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Sosial. Dan Keempat, Pendekatan Sosial dan Keamanan.

"Pendekatan ini memastikan bahwa kawasan industri tetap kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengurangi faktor-faktor yang mendorong munculnya premanisme," tutupnya.