INDUSTRY.co.id -Jakarta – Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai langkah pemerintah menghentikan sebagian impor garam industri dapat menghambat kegiatan produksi industri makanan dan minuman (mamin).

“Ya harus diakui memang kebijakan tersebut dapat menghambat kegiatan produksi industri mamin,” kata Ketua Umum Gappmi, Adhi S. Lukman di Jakarta, kemarin.

Dirinya mengungkapkan, masih banyak industri yang membutuhkan impor garam dikarenakan sebagian besar produksi yang menggunakan garam lokal justru menghasilkan produk yang tidak sesuai standar. 

“Kemungkinan ada sekitar 60% yang masih membutuhkan garam impor. Pakai garam lokal banyak reject atau tidak standar. Karena ada magnesiumnya, karena kontaminasinya, karena bintik hitam dan sebagainya,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Adhi, pihaknya akan mencoba melaporkan kesulitan industri setelah menyerap garam lokal yang disebut masih belum sesuai standar.

Dirinya menjelaskan, pelaku usaha berharap ada solusi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku garam ini. “Sebagian perusahaan butuh impor. Lokal masih belum bisa memenuhi,” katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, pihaknya berencana melakukan verifikasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi keluhan industri mamin.

“Dengan begitu kita akan tahu persis bagaimana memperbaiki,” jelas Putu. 

Selain itu, Kemenperin juga akan berkoordinasi dengan ahli-ahli untuk mengetahui pasti kandungan garam dan komposisi lainnya yang membuat produk makanan banyak reject di pabrikan. 

Kemenperin juga telah mendorong teknologi khusus untuk membuat kandungan garam yang diproduksi di hulu lebih steril dan cocok untuk digunakan industri aneka pangan. 

Meski demikian, Putu tak memungkiri teknologi tersebut masih terbilang mahal dan baru diterapkan di beberapa wilayah produksi garam, salah satunya di Cilegon, Jawa Barat.