INDUSTRY.co.id -Jakarta – Seiring dengan berjalannya waktu di tahun 2024, bisnis property di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Tren bisnis property di tahun 2024 terus membaik, seiring dengan membaiknya iklim investasi dan politik Tanah Air.

Pasca gelaran Pilpres dan Pilkada yang berlangsung aman dan lancar, prospek sektor property tahun depan semakin menjanjikan. Hal ini didukung pula oleh hadirnya program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintahan baru, Prabowo-Gibran.

Kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disambut euphoria positif para pemangku kepentingan. Mereka menilai kehadiran Kementerian PKP akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi setelah Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800 ribu unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Hari Ganie menjelaskan, bahwa salah satu titik berat pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit.

Menurutnya, dengan angka tersebut berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa. Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan mencapai 1 juta unit rumah. 

Dikatakan Hari Ganie, ini merupakan peluang bagi dunia usaha, tinggal bagaimana pemerintah mencari terobosan program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar. 

“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” jelasnya.

Namun, lanutnya, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiaap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun. 

“Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mengurangi penjualan properti di tahun ini,” tambah Hari Ganie.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah mengatakan, secara keseluruhan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi. 

Menurutnya, jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.

“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit.

"Pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," sebutnya.

Sementara itu Risma Gandhi, Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) menyebutkan bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. 

VP Subsidized Mortgage Division Bank Tabungan Negara (BTN), Nur Ridho mengatakan, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” tambahnya

Akhmad Syamsuddin, Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih menyebutkan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. 

Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi. 

Oleh karena itu, menurutnya, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat. 

Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Akhmad. 

Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat, ungkap Akhmad lebih lanjut.

Pada kesempatan yang sama, Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans, mengungkapkan, sektor properti di 2025 diyakini akan tetap stabil. Hal ini dilihat dari pertumbuhannya pada beberapa tahun ke belakang yang bertahan di rate 1,5% sampai 2%. 

Meski demikian, sektor properti di 2025 memiliki peluang untuk bertumbuh di atas 2% mengingat saat ini sudah ada kementerian khusus yang berfokus pada perumahan rakyat yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Selain itu, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.

“Tahun 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Hanya saja untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien, dan subsidi yang tepat sasaran.

“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti program 3 juta rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” tegas Nofran.