INDUSTRY.co.id - Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2024. 

“Keberhasilan ini bukan hanya angka, tetapi mencerminkan perubahan mendasar dalam budaya pelayanan di berbagai institusi,” ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih.

Salah satunya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), yang berhasil meraih peringkat keempat terbaik dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Ombudsman RI.

Dengan skor 90,09, Perpusnas masuk dalam zona hijau kategori kualitas tertinggi untuk lembaga pemerintah non-kementerian.
Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, memberikan apresiasi kepada seluruh jajarannya atas pencapaian ini, terutama unit-unit kerja yang dinilai langsung oleh Ombudsman RI. 

“Ini adalah hasil kerja keras seluruh unit kerja di Perpustakaan Nasional. Tahun ini, penilaian dilakukan terhadap dua unit kerja kami, yaitu Pusat Jasa Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara serta Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap Joko.

Lebih lanjut, Joko menegaskan bahwa ke depan, Perpusnas akan meningkatkan kinerja layanan publik agar semakin optimal. Ia juga memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang konsisten mengawal instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pada tahun ini, Ombudsman melakukan penilaian terhadap 587 entitas, termasuk 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 pemerintah kabupaten. 

Dari hasil penilaian, 57,41 persen entitas meraih kategori Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi, sementara Zona Hijau Kualitas Tinggi mencapai 26,75 persen. Sementara itu, Zona Kuning dengan Kualitas Sedang berada di angka 11,93 persen, Zona Merah Kualitas Rendah sebanyak 2,39 persen, dan Kualitas Terendah sebanyak 1,53 persen.

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang hadir dalam acara ini, menyampaikan pentingnya komitmen dan integritas dalam pelayanan publik. 

“Integritas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Integritas ini selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menciptakan layanan publik yang inklusif dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.