INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapat pagu alokasi anggaran sebesar Rp2,51 triliun pada 2025.

Angka tersebut turun 34,4% dibandingkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp3,83 triliun.

Adapun, pagu anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp2.049 miliar, PNBP sebesar Rp99,9 miliar, BLU sebesar Rp256 miliar dan SBSN sebesar Rp114,7 miliar.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, tercatat fungsi alokasi anggaran itu sebesar Rp759,9 miliar untuk anggaran pendidikan, dan Rp1,75 triliun untuk anggaran ekonomi.

Lalu, jenis belanja Kemenperin atas alokasi anggaran itu antara lain, Rp902,6 miliar digunakan untuk belanja pegawai, Rp478,3 miliar untuk belanja operasional, dan Rp1,13 triliun untuk belanja non operasional; Rp459,4 miliar reguler, serta Rp679,3 miliar prioritas nasional.

Lebih lanjut, Menperin Agus mengatakan, dari penurunan anggaran tersebut turut memberikan dampak terhadap beberapa kegiatan prioritas, antara lain pendampingan teknis implementasi pemenuhan persyaratan standar industri hijau untuk 25 perusahaan industri belum dapat dibiayai, fasilitasi dan pembinaan industri halal hanya bisa dilaksanakan untuk 1.000 industri dari total target sebanyak 6.000 industri, serta penumbuhan wirausaha baru (WUB) hanya dapat diberikan kepada 1.365 dari total kebutuhan sebanyak 3.906 IKM.

Selanjutnya, pelatihan vokasi sistem 3in1 baru teralokasikan untuk 1.070 dari total kebutuhan sebanyak 75.170 orang, penyelenggaraan pendidikan vokasi di Politeknik/Akom baru teralokasikan untuk 2.537 mahasiswa sehingga 10.096 mahasiswa belum dapat dibiayai, serta untuk SMK baru teralokasikan untuk 1.712 siswa sehingga 6.763 siswa belum dapat dibiayai.

"Restrukturisasi permesinan industri besar dan IKM untuk peningkatan teknologi hanya dapat diberikan untuk 73 dari total kebutuhan sebanyak 422 perusahaan/IKM," katanya di Jakarta (12/11).

Selain itu, dampak lainnya yakni pengembangan dan hilirisasi industri berbasis rumput laut, sagu, teh, susu dan pengolahan hasil hortikultura belum dapat dibiayai, pelaksanaan empat promosi luar negeri melalui World Osaka Expo, High Point Market North Carolina, Hongkong Food Expo, dan Paris Airshow belum dapat dibiayai, serta fasilitasi Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hanya dapat diberikan untuk 875 dari total kebutuhan 3.375 sertifikat produk domestik.

"Pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku serta penyusunan regulasi turunan PP Perwilayahan Industri belum dapat dibiayai," terang Menperin.

Agus menilai anggaran 2025 masih sangat kurang untuk mendukung program-program itu, sehingga ia mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Apabila nanti usulan anggaran disetujui, maka pagu anggaran Kemenperin pada 2025 menjadi Rp4,019 triliun, dari semula yang hanya Rp2,519 triliun.

“Pimpinan dan anggota Komisi VII yang terhormat, Kemenperin dalam pembahasan anggaran 2025 kami sudah mengusulkan tambahan anggaran sesuai kebutuhan kita, sebesar Rp1,5 triliun dengan usulan,” katanya.

Meski demikian disampaikan Menperin, keterbatasan pagu anggaran tersebut bukan merupakan permasalahan, pihaknya bisa menyiasati hal ini dengan melakukan kolaborasi dengan pihak swasta atau melalui penguatan regulasi/kebijakan yang mendukung industri.