INDUSTRY.co.id - Jakarta - Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita mengungkapkan bahwa saat ini industri kecil dan menengah (IKM) mamin masih banyak yang belum memenuhi standar GMP (Good Manufacturing Practices) atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). 

"Hal ini dapat diamati dari kondisi bangunan dan sarana produksi yang kurang memadai, sanitasi dan hygiene karyawan yang kurang terjaga, mesin peralatan yang kurang sesuai dengan persyaratan, pengawasan proses produksi yang kurang baik, sehingga menghasilkan spesifikasi produk akhir yang kurang konsisten, " ungkap Reni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (21/10/2024).

GMP sendiri merupakan suatu pedoman atau prosedur yang mengatur perusahaan atau produsen untuk memproduksi makanan agar aman, bermutu dan layak dikonsumsi. Dengan penerapan standar ini, kualitas produk perusahaan akan semakin terjamin dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Yedi Sabaryadi menyampaikan bahwa IKM mamin menghadapi berbagai tantangan dalam proses pengembangan bisnisnya, seperti proses produksi yang belum menerapkan penggunaan teknologi, penerapan keamanan pangan pada proses produksinya serta akses pasar yang harus ditopang dengan aspek pemasaran yang baik.

“Untuk mengatasi tantangan tersebut, Ditjen IKMA memiliki berbagai program pembinaan, antara lain penerapan sistem keamanan pangan dalam bentuk pendampingan dan sertifikasi HACCP, kemitraan IKM dengan sektor ekonomi terkait lainnya, dan pendampingan peningkatan pasar ekspor,” sebutnya.

Selain itu, fasilitasi partisipasi pameran, restrukturisasi mesin dan/atau peralatan, penerapan transformasi industri 4.0, akselerasi dan inkubasi bisnis IKM melalui program Indonesia Food Innovation (IFI), serta penerapan program industri hijau melalui pendampingan produksi bersih dan fasilitasi mesin/ peralatan pengolahan limbah.

“Berbagai program dan kegiatan dilakukan juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pakar, hingga pelaku industri besar, sehingga pengembangan IKM dapat terlaksana secara menyeluruh dan mampu dilanjutkan oleh seluruh pihak,” pungkas Yedi.