INDUSTRY.co.id -Jakarta – Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyambut baik kepemimpinan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. 

HKI meilihat hal ini merupakan peluang baru khususnya dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar menyebut bahwa kabinet baru (Merah-Putih) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto menumbuhkan optimisme dikalangan pengembang dan pengelola Kawasan industri dan diharapkan industrialisasi dapat menjadi katalis bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi.

“HKI berpandangan bahwa kedepannya Indonesia harus mampu menghadapi tantangan global dengan lebih tangguh melalui pondasi kebijakan yang berfokus pada peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha (ease of doing business), pembangunan infrastruktur, dan peningkatan daya saing nasional,” jelas Sanny.

Oleh karena itu, HKI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam konteks pengembangan kawasan-kawasan industri di berbagai wilayah yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Berkaitan dengan posisi strategis pada Kementerian seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, HKI percaya sepenuhnya bahwa telah melalui pertimbangan yang matang dan dapat mendukung stabilitas ekonomi kedepan,” katanya.

Menurut Sanny, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibanding negara-negara lainnya, karena memiliki domestik market yang kuat dengan jumlah populasi yang besar. Selain itu, adanya bahan baku yang melimpah dan kompetensi inti suatu daerah menjadikannya peluang untuk dikembangkan oleh industri manufaktur.

Meski demikian, HKI memandang ada sejumlah faktor yang harus lebih ditingkatkan guna menarik investasi yaitu kepastian hukum, peningkatan kualitas infrasturktur yang berkalanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Oleh karena itu, HKI memberikan beberapa usulan kebijakan yang mendorong pengembangan Kawasan industri di Indonesia menjadi lebih baik antara lain; Pertama, Kepastian Hukum. Menurut Sanny, pengembangan kawasan industri khususnya sebagai rumah bagi industri manufaktur memerlukan kepastian hukum dalam berusaha khususnya untuk menciptakan kepercayaan investor. 

“Upaya reformasi birokrasi yang menjadi salah satu aspek dalam kepastian hukum dan penyederhanaan perizinan perlu terus digaungkan dan didukung dengan kebijakan yang baik melalui keseragaman dalam pelaksanaan perizinan di tingkat pusat dan daerah. Sebagai contoh, penyederhanaan proses perizinan diantaranya analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) cukup diselesaikan di tingkat provinsi agar lebih cepat dan mudah,” paparnya.

Kedua, Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Diintegrasikan Dengan Inovasi dan Digitalisasi.Menurutnya. Pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah harus dilakukan dengan baik dan mengintegrasikan antara akses dan asset, sehingga tercipta konektivitas antar wilayah. 

“Infrastruktur industri seperti misalnya gas industri harus memiliki harga yang kompetitif dengan supply yang baik,” ungkapnya.

Sanny menilai pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga selain melihat pada aspek industri hijau juga diintegrasikan dengan teknologi digital agar lebih efisien dan menigkatkan daya saing.

Ketiga, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini, terang Sanny, diperlukan banyak dorongan kepada kebijakan yang mendukung penyediaan tenaga kerja yang terampil dan diperlukan oleh industri, salah satunya melalui Pendidikan vokasi yang saat ini banyak dibangun dan diimplementasikan di Kawasan-kawasan industri.

“Pengembangan sekolah-sekolah vokasi ini perlu diberikan insentif agar dapat dilakukan secara massif,” ucapnya.

Sanny melihat peningkatan kualitas SDM sangat mendesak, karena tuntutan investor kedepan juga akan menghasilkan lapangan-lapangan kerja yang lebih variative, salah satunya green jobs di industri manufaktur.