INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, capaian realisasi belanja produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah terdeteksi terus bertambah secara signifikan, khususnya selama dua tahun terakhir, bahkan nilai realisasi per tahunnya sudah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target dari Presiden Joko Widodo.

“Puji syukur kepada Allah SWT, target APBN dan APBD dari Bapak Presiden Joko Widodo sebesar Rp400 Triliun untuk belanja produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, sudah meningkat cukup signifikan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika membuka Rapat Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Pada tahun 2022, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah membelanjakan Rp440,3 Triliun untuk belanja PDN, yang melampaui target belanja PDN minimal Rp400 Triliun sesuai amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, K/L dan Pemda telah membelanjakan Rp582,5 Triliun untuk PDN atau naik 32,3% dari tahun sebelumnya.

Pemerintah berupaya menyamai capaian tersebut di tahun 2024. “Untuk tahun 2024, sampai dengan 16 September 2024, K/L dan Pemda baru membelanjakan Rp483 Triliun untuk PDN. Memang sudah melebihi target Perpres, namun capaian penggunaan produk dalam negeri baru mencapai 41,7% dari Rp1.159 Triliun total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),” jelasnya.

Untuk itu, Menperin Agus masih optimis bahhwa sisa anggaran akan lebih banyak dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri, terutama yang telah bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). “Masih ada waktu untuk mengejar belanja pengadaan PDN untuk tahun ini. Saya yakin hasil tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya mengingat Pokja Timnas P3DN yang dibantu oleh Tim P3DN masing-masing instansi sudah saling bersinergi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan Rapat Kerja Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN diselenggarakan guna mendukung proses perencanaan hingga pengawasan Program P3DN. Selama dua hari, perwakilan anggota Pokja Tim Nasional P3DN dan perwakilan Tim P3DN Pemerintah Daerah berdiskusi mengenai perkembangan dan juga hambatan terkait penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rangkaian kegiatan diikuti oleh 77 instansi anggota Pokja Pemantauan, 45 instansi yang merupakan anggota Pokja Pengawasan dan Pengendalian TKDN, serta 68 instansi anggota Pokja Sosialisasi, beserta perwakilan dari Tim P3DN Pemerintah Daerah.