INDUSTRY.co.id - Jakarta – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) resmi ditunjuk sebagai salah satu dari 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). 

Penunjukan ini diumumkan dalam acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 yang digelar pada Selasa (8/10/2024) di Jakarta dengan tema “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif.”

Selain Perpusnas, beberapa instansi lain juga ditetapkan sebagai Hub JIPP, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Joko Santoso, Sekretaris Utama Perpusnas, menyambut baik penetapan ini sebagai peluang penting bagi Perpusnas untuk berperan lebih aktif dalam mendukung reformasi birokrasi. Ia menekankan bahwa reformasi ini harus memberikan dampak nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan publik di Perpusnas.

Salah satu program andalan Perpusnas yang akan diperkuat adalah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Program ini telah memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat, baik dalam bidang kesejahteraan maupun ekonomi. 

“Dampak nyata yang dihasilkan dari program ini perlu terus diperkuat dan dipresentasikan kepada pemangku kebijakan,” kata Joko.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Perpusnas sebagai Hub JIPP, Joko menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyusun dan mengintegrasikan program inovasi ini ke dalam roadmap reformasi birokrasi lima tahun ke depan. 

"Kami akan mengintegrasikan hal ini ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perpusnas 2025-2029, sehingga inovasi yang dihadirkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi," ujarnya.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh instansi yang berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya berupa tumpukan dokumen.

Anas juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam birokrasi. 

“Negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, dan Swedia memiliki tingkat electronic government yang tinggi, yang membuat birokrasi mereka lebih efektif. Indonesia perlu terus meningkatkan capaian ini agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, peringkat Electronic Government Development Index Indonesia meningkat pesat, dari peringkat 107 pada tahun 2018 menjadi peringkat 64 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam digitalisasi pelayanan publik di Indonesia.

Selain penetapan Hub JIPP, acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 juga diisi dengan pemberian penghargaan pelayanan publik, soft launching 22 Mal Pelayanan Publik (MPP), dan penetapan 139 MPP Digital.