INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menanggapi maraknya pemberitaan bahwa investasi saat ini banyak masuk ke Malaysia, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya masih memiliki potensi yang cukup baik meski investor asing saat ini sedikit waspada karena tahun ini merupakan tahun politik.

“Kita akan tunggu sampai dengan bulan November," terang Sanny melalui keternagannya yang dikutip Junat (4/10/2024). 

Bos KIIC ini menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi transisi kepemimpinan nasional yang memposisikan Indonesia pada persimpangan transformasi ekonomi.

"Jadi investor dalam posisi wait and see. Tentunya kita tetap optimis bahwa setelah adanya pelantikan dan kabinet baru investasi kedepannya dapat bergerak," kata Sanny.

Menurutnya, sektor kawasan industri di Indonesia sendiri telah ada selama 50 tahun. Dimana dalam kurun waktu tersebut kawasan industri telah menjadi penggerak utama perekonomian.

Tak hanya itu, kawasan industri juga menjadi model akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Kawasan Industri juga mampu mendorong hilirisasi, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang usaha di Indonesia," imbuhnya. 

Sanny menyebut banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari adanya perang dagang, perubahan teknologi, hingga kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Contoh data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) April 2024 dari Kementerian Investasi mencatat bahwa Provinsi Jawa Barat masih menempati peringkat pertama (Rp64,7 triliun) dalam realisasi investasi. 

"Jawa Barat ini tempat berdirinya lebih dari 30 kawasan industri dan merealisasikan banyaknya industri manufaktur pada sektor otomotif, elektronik, data center, dll. Kemudian kita ambil contoh lagi di Kepulauan Riau (Batam, Bintan, Karimun) merupakan wilayah dengan jumlah kawasan industri 18 Kawasan, dimana saat ini pengembangan kawasan disana juga mengarah tidak hanya bagi manufaktur secara umum namun juga pada bisnis industri hijau dengan teknologi tinggi dan pemanfaatan energi yang lebih baik," kata Sanny. 

Berdasarkan data BPS Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,90 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 5,16 persen. Data HKI mencatat bahwa saat ini terdapat 117 Kawasan Industri di Indonesia dan tersebar di 24 provinsi yang merupakan agen-agen pemerintah dalam mendatangkan investasi. 

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, sektor industri memiliki peran sentral. Namun Indonesia masih harus berbenah terutama dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha, meskipun saat ini menggunakan sistem OSS berbasis Risk Based Approached (RBA) namun disana-sini masih banyak hambatan penyelesaian perizinan. 

Sebagai contoh hal dasar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus terkoneksi ke sistem yang saat ini masih terus diupayakan karena di banyak daerah masih berproses dalam perubahan peraturan daerah. Hal yang paling utama yaitu jaminan kepastian hukum yang didalamnya juga meliputi diperlukannya sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Terkait pengembangan infrastruktur dasar, kata Sanny, masih banyak yang belum memadai dengan kebijakan yang tidak pro investasi. Sebagai contoh ketersediaan sumber air baku bagi kegiatan industri, saat ini di daerah Jawa Barat sangat terbatas padahal industri di Jabar ini sangat banyak dan membutuhkan sumber air baku. 

Menurut Sanny, ketersediaan dan harga gas industri juga masih menjadi persoalan, misalnya saja kebijakan HGBT perlu diperluas sektor industri nya (tidak hanya untuk 7 sektor industri saja namun juga ditambahkan sektor lainnya), bagi para pemegang Badan Usaha Penyedia Gas Bumi (BUPTL) harga gas industri perlu dibuat lebih kompetitif. 

Mengutip dari The Star Business News “Keputusan Oracle untuk membangun di Malaysia dikarenakan kesiapan infrastruktur Malaysia dan posisinya yang semakin berkembang sebagai tujuan utama investasi digital”. Untuk itu, menurut Sanny, kebijakan maupun penyediaan infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi.

"Gangguan keamanan juga masih terjadi sebagai contoh adanya limbah ekonomis yang dimiliki suatu Perusahaan tertentu menjadi pemicu demonstrasi didalam Kawasan industri. Persoalan dari aspek keamanan dan ketertiban ini dapat berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi," ujarnya.

Diluar hal-hal tersebut diatas, lanjut Sanny, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi lebih atraktif dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. "Investor akan masuk berinvestasi apabila suatu negara atau daerah memiliki daya tarik baik dari sisi fiskal maupun non fiskal sehingga perlu dibuat terobosan-terobosan misalnya melalui berbagai insentif yang menarik. Perumusan hal tersebut dapat melibatkan para pelaku usaha dalam penyusunannya agar lebih tepat sasaran," pungkas Sanny.