INDUSTRY.co.id - Jepang - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerima gelar honorary doctorate dari Hiroshima University. 

Gelar tersebut diserahkan secara langsung oleh President Hiroshima University, Profesor Mitsuo Ochi, Selasa (24/9) waktu Jepang. 

Agus menyampaikan bahwa gelar Doktor Kehormatan dari sekolah bergengsi ini merupakan suatu kehormatan yang tiada tandingannya.

“Dengan sangat rendah hati dan penuh apresiasi, saya menyampaikan bahwa gelar yang diterima ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga atas nama orang-orang yang telah berkontribusi dalam perjalanan saya,” ucap Agus.

Baginya, gelar kehormatan ini menjadi pengingat, bahwa pengalaman dalam hidup tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga pertumbuhan pribadi dan pentingnya kontribusi kepada masyarakat. 

“Pembelajaran berdasarkan pengalaman sebagai legislator, politisi, atau pejabat pemerintah telah memberi saya kapasitas untuk mengubah kehidupan,” ia menegaskan.

Namun begitu, pemberian gelar ini memerlukan tanggung jawab untuk terus memberikan pengaruh positif, membantu orang lain, dan menjunjung prinsip-prinsip yang terkandung dalam gelar kehormatan ini, yaitu keingintahuan intelektual, kejujuran, dan dedikasi terhadap kebaikan yang lebih besar.

Agus meyakini, pencapaian kita tidak ditentukan oleh gelar atau penghargaan, namun juga dari kehidupan yang kita pengaruhi, individu yang kita berdayakan, dan warisan yang kita bangun. 

Gelar doktor kehormatan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kita memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada tujuan yang melampaui diri kita sendiri. 

“Saya menerima dengan kerendahan hati dan berkomitmen untuk memajukan masa depan dengan pengetahuan, kolaborasi, dan kepedulian untuk dunia yang lebih baik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga memberikan Kuliah Umum bertajuk “Menilai Prospek Masa Depan: Menetapkan Kerangka Kerja untuk Diplomasi Ekonomi dan Sosial antara Indonesia dan Jepang”. 

Ia memaparkan, untuk dapat mengkaji prospek dan strategi kerja sama di masa depan antara Indonesia dan Jepang, diperlukan pemahaman terhadap hubungan historis yang luas antara kedua negara, yang menciptakan kondisi penting bagi perdamaian dan pembangunan.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang yang telah memasuki tahun ke-65 ditandai dengan kolaborasi yang luas di semua bidang. Hubungan tersebut memiliki sejarah panjang kolaborasi dalam beberapa bidang, termasuk ekonomi, politik, teknologi dan inovasi, serta budaya. Sejak dimulainya hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia pada tahun 1958, Jepang telah menjadi mitra setia Indonesia. 

Saat ini, kolaborasi Indonesia-Jepang telah berkembang melampaui kerja sama bilateral, hingga bersama-sama mengatasi berbagai masalah global. Ke depannya, Indonesia dan Jepang dapat berkonsentrasi pada berbagai isu masa depan, termasuk peningkatan kerja sama pendidikan, pemajuan demokrasi regional, fasilitasi transisi energi, dan penanggulangan perubahan iklim.

Sebagai pemain penting di kawasan ASEAN, Indonesia siap menjadi pusat manufaktur global Jepang di kawasan ini. Kemitraan kolaboratif antara Indonesia-Jepang berpeluang membuka lebih banyak lapangan kerja, yang didukung dengan transfer teknologi oleh perusahaan Jepang kepada mitra-mitra mereka di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan rencana jangka panjang untuk memanfaatkan bonus demografi dan mengurangi gangguan global, dengan menekankan pengeluaran untuk pendidikan, pengembangan keterampilan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur inovasi.

Kebijakan industri jangka menengah Indonesia mencakup pengembangan industri prioritas, pembentukan aglomerasi industri dalam Kawasan Ekonomi Khusus, pemberdayaan Industri Kecil Menengah, dan promosi industri hijau. 

“Agar tujuan ini dapat terlaksana dengan baik, Indonesia memerlukan kerja sama dengan Jepang di hampir semua bidang, terutama di sektor manufaktur. Indonesia dan Jepang dapat mencapai swasembada, meningkatkan kualitas lapangan kerja, dan mendukung berlanjutnya hilirisasi industri,” ungkap Menperin.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Hiroshima University yang telah mencontohkan komitmen yang teguh terhadap promosi perdamaian. Dedikasi tersebut mendorong Menperin untuk menumbuhkan budaya damai dan antikekerasan, serta mengusahakan perdamaian setiap saat.

“Hiroshima University juga telah menjadi pemimpin dalam keterlibatan global dan kemajuan teknologi. Kontribusi universitas terhadap advance materials, ilmu kesehatan, dan teknologi berkelanjutan sangatlah besar,” kata Menperin.

Melalui pusat inovasi dan dukungan bagi perusahaan rintisan, Hiroshima University telah memainkan peran penting dalam mengembangkan generasi profesional terampil, khususnya di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika). Sehingga, merupakan suatu kehormatan bagi Kemenperin untuk meningkatkan kerja sama dengan Hiroshima University, khususnya di bidang smart manufacturing, artificial intelligence, robotics, dan sustainability.

President Hiroshima University, Profesor Mitsuo Ochi menyampaikan, Menteri Agus telah berkontribusi signifikan terhadap kerja sama industri Jepang-Indonesia, dengan mempromosikan investasi Jepang di perusahaan-perusahaan Indonesia serta mendorong transfer teknologi robotik, dan smart manufacture Jepang ke fasilitas-fasilitas di Indonesia. Kemudian, meningkatkan kerja sama di industri otomotif, elektronik, dan kimia, serta kawasan kimia, dan sektor energi. 

“Kuliah umum dari Menperin merupakan langkah besar untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antara industri industri, akademisi, dan pemerintah. Saya menyampaikan harapan terbaik untuk kesuksesan beliau serta untuk semakin berkembangnya persahabatan kekal antara Jepang dan Indonesia,” ujar Profesor Ochi.

Agus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) ketiga yang menerima titel Honorary Doctorate dari Hiroshima University, sekaligus penerima pertama gelar tersebut dalam lima tahun terakhir. 

WNI pertama yang menerima gelar tersebut adalah Hasan Rahaya yang pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang juga merupakan mahasiswa di Jepang pada masa bom Hiroshima. 

Selanjutnya, Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019. Negarawan lain yang juga menerima gelar tersebut yaitu Helmut Schmidt yang merupakan Kanselir Jerman 1974-1982.