Presiden Jokowi Minta Percepatan Perizinan Panas Bumi
INDUSTRY.co.id, Jakarta-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 di Jakarta Convention Center, hari ini, Rabu (18/9). Pada sambutannya, Presiden Jokowi menekankan perlunya efisiensi pada proses perizinan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), supaya tidak memakan waktu bertahun-tahun.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai pemilik potensi panas bumi yang terbesar, mencapai 40 persen dari potensi dunia, memiliki peluang untuk mengembangkan energi panas bumi. Namun saat ini, langkah pemanfaatan panas bumi tidak berjalan dengan cepat.
"PLTP peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, ini sudah kita kerjakan, namun tidak berjalan dengan cepat. Ternyata, untuk memulai konstruksi dari awal sampai urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi, agar dari 24.000 MW, yang baru dikerjakan hanya 11%, bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," ujar Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden mengatakan, Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau dan industri hijau dalam melakukan transisi ke energi hijau. Namun, masih terdapat tantangan dari segi kerterjangkauan harga, aksesibilitas kepada masyarakat, juga teknologi.
"Indonesia berkomitmen menjadi bagian penting langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan memangkas syarat dan waktu perizinan pemanfaatan energi panas bumi untuk mempercepat investasi.
"Kami izin kepada Presiden, kami akan memangkas baik dari sisi syarat dan waktu, untuk mendorong teman-teman investor melakukan percepatan-percepatan investasi. Jadi, teman-teman investor tidak perlu ragu, kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan," ujar Bahlil.
Bahlil menyampaikan, Indonesia merupakan negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia dengan potensi 24 GW. Sekitar 40% potensi panas bumi dunia berada di Indonesia. Saat ini, kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi (PLTP) di Indonesia mencapai 2,6 GW, tertinggi ke-2 di dunia. Angka tersebut naik sekitar dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Kapasitas listrik PLTP tersebut mencakup 18,5% total kapasitas listrik EBT nasional atau 3% dari total kapasitas listrik di Indonesia.
"Dalam 10 tahun terakhir, akumulasi investasi Pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan yaitu naik hingga 8 kali lipat sehingga di tahun 2024 diperkirakan mencapai USD 8,7 miliar Pembangunan PLTP tersebut telah menciptakan hampir 900 ribu lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan mampu Kontribusi ke negara 16 triliun rupiah. Tidak hanya dampak ekonomi, PLTP juga telah berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton emisi CO2 per tahun di Indonesia," jelas Bahlil.
Pada pembukaan IIGCE ini, Kementerian ESDM juga mengumumkan hasil penawaran 7 Wilayah Kerja Panas Bumi serta Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE), yaitu:
WKP Cisolok-Sukarame 40 MW
WKP Nage 40 MW
WKP Hu'u Daha 60 MW
WKP Toka Tindung 40 MW
WPSPE Koto Sani Tanjung Bingkung 40 MW
WPSPE Bora Pulu 40 MW
WPSPE Samosir 40 MW
Selain itu, dilakukan pula peluncuran Geothermal Energy Information System (GENESIS). Platform ini menyediakan layanan data survei dan eksplorasi yang terintegrasi, serta statistik panas bumi. Penawaran dan pelelangan WPSPE dan WKP juga dilakukan melalui platform ini.
Kemudian, dilakukan pula penandatanganan Arrangement antara Kementerian ESDM dan Selandia Baru terkait kerja sama di bidang Energi Terbarukan dan Konservasi Energi untuk periode tahun 2024-2029. Lalu, MoU antara Kementerian ESDM dan Kementerian Environment, Energy and Climate Islandia mengenai kerja sama di bidang Energi Terbarukan untuk periode 2024-2029.
Menteri ESDM juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Pertamina Geothermal Energi dan Geothermal Development Company tentang pengembangan 100 MW proyek di Kenya serta penandatanganan perjanjian komite bersama percepatan pengembangan panas bumi antara Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) dengan Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API). (Sumber Kementerian ESDM)