INDUSTRY.co.id - Jakarta – Ajang The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 mengukuhkan posisi energi panas bumi sebagai energi hijau yang strategis untuk membantu agenda transisi energi nasional dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Untuk merealisasikan potensi ini, diperlukan kapasitas yang mumpuni serta kolaborasi dalam menggali sumber daya dan mempercepat pengembangan energi panas bumi.

IIGCE yang digelar di Jakarta Convention Center pada 18-20 September 2024, dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Rabu (18/9/2024). 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya peran panas bumi bagi masa depan energi Indonesia dan komitmen penuh pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak guna mewujudkan pengembangan panas bumi yang berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan. 

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dengan sumber daya 24 GW, Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua setelah Amerika Serikat, yang menjadikannya salah satu instrumen penting dalam meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Pada kesempatan ini, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) turut ambil bagian dalam special session mengenai kolaborasi antara industri panas bumi dan pemerintah, serta peluang dan tantangan yang ada. Pembicara lainnya termasuk Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Eddy Soeparno, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Satyawan Pudyatmoko, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu, Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo, Direktur Utama Star Energy Geothermal Hendra Soetjipto Tan, dan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia H.E. Kevin Burnett, ONZM.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PGE Julfi Hadi menyampaikan bahwa panas bumi memiliki karakteristik unggul sebagai pemikul beban dasar kelistrikan (baseload energy) yang menjadikannya ideal untuk menggantikan sumber energi konvensional. 

Namun, baru sekitar 2,6 GW atau 11% dari sumber daya yang sudah dikembangkan. Padahal, untuk mencapai target kapasitas 10,5 GW pada 2035 sesuai dengan target bauran energi nasional, dibutuhkan penambahan kapasitas 700-800 MW setiap tahun. Tantangan utamanya adalah keekonomian proyek panas bumi.

“Pengembangan energi panas bumi di Indonesia perlu strategi khusus untuk meningkatkan daya tarik komersial tanpa menaikkan harga jual listrik yang telah ditentukan pemerintah. Adopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi serta skala operasi yang lebih besar diperlukan untuk menurunkan biaya dan membuat proyek pengembangan lebih layak secara ekonomi,” kata Julfi. 

Julfi juga menekankan bahwa upaya menciptakan ekosistem yang ideal untuk percepatan pengembangan energi panas bumi memang membutuhkan kapasitas yang kuat dari pengembang panas bumi. Dalam hal ini, skala usaha dan sumber daya yang dimiliki pengembang panas bumi menjadi kuncinya.

“PGE dengan keunggulan kompetitifnya mampu memberikan dukungan untuk mewujudkan ekosistem yang ideal untuk percepatan pengembangan panas bumi. PGE memiliki sumber daya 3 GW di seluruh wilayah kerjanya yang 60%-nya merupakan aset panas bumi berkualitas tinggi. PGE memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi itu.” katanya. 

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga merupakan elemen penting dalam menciptakan ekosistem yang ideal untuk pengembangan energi panas bumi. PGE juga bekerja sama erat dengan pemerintah untuk memastikan inisiatifnya sejalan dengan agenda transisi energi nasional. 

Selain itu, PGE bermitra dengan sejumlah perusahaan Tanah Air untuk manufaktur komponen utama pembangkit listrik panas bumi seperti heat exchanger dan cooling tower guna meningkatkan kandungan lokal dan menekan biaya.

Dukungan dari pemerintah berupa insentif fiskal dan non-fiskal, serta implementasi mekanisme cost recovery, sangat penting untuk mengurangi risiko investasi awal dan mempercepat pengembanan panas bumi.

"PGE berperan sebagai main engine dalam upaya Indonesia menuju energi bersih, tidak hanya dengan gagasan baru tetapi juga melalui tindakan nyata.  Namun, PGE dan juga Pertamina tidak bisa bekerja dan menyelesaikan semua tantangan tersebut sendiri. Kami berharap semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi bersama-sama," pungkas Julfi.