PLN Teken MoU Dengan HDF Energy, Jajaki Pengembangan Ekosistem Hidrogen di Indonesia

Oleh : Hariyanto | Rabu, 11 September 2024 - 10:51 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta - PT PLN (Persero) dan PT HDF Energy Indonesia (HDF Energy) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia. Kesepakatan ini diresmikan dalam acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024 pada tanggal 5 September 2024 dan disaksikan oleh Direktur Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. 

Kolaborasi antara PLN dan HDF Energy ini menjadi langkah penting dalam kerja sama kedua perusahaan dalam memajukan teknologi hidrogen. Kemitraan ini akan berfokus pada pemanfaatan pembangkit listrik Renewstable® yang inovatif dari HDF Energy, yang mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten dengan penyimpanan baterai dan teknologi hidrogen. Pemanfaatan hidrogen untuk pembangkit listrik akan didorong pelaksanaannya di bagian timur Indonesia, sambil berupaya untuk memanfaatkan hidrogen di sektor lainnya, termasuk sektor maritim dan industri.

PLN telah sangat proaktif dalam memulai proyek-proyek percontohan dan kajian hidrogen di Indonesia, termasuk pembangunan fasilitas produksi hidrogen serta stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. PLN juga telah menandatangani sejumlah perjanjian yang bertujuan untuk melakukan diversifikasi bisnis serta menjajaki potensi pemanfaatan bahan bakar alternatif guna mendukung agenda dekarbonisasi. 

Sementara itu, Kementerian ESDM, melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) telah menerbitkan dokumen Strategi Hidrogen Nasional pada akhir tahun 2023, yang menunjukkan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan hidrogen di berbagai sektor, termasuk pembangkit listrik, transportasi, dan industri.

Strategi Hidrogen Nasional menekankan komitmen Indonesia dalam memanfaatkan hidrogen rendah karbon, yang secara bertahap akan diarahkan menuju pemanfaatan hidrogen hijau. Kementerian ESDM saat ini sedang menyelesaikan Peta Jalan Hidrogen Nasional, yang akan memberikan gambaran tentang rencana serta target yang akan dicapai dalam pemanfaatan hidrogen di Indonesia.

Nota kesepahaman antara PLN dan HDF Energy merupakan bentuk kontribusi langsung dalam mendorong pelaksanaan Strategi dan Peta Jalan Hidrogen Nasional. Kajian bersama yang dimandatkan oleh MoU ini akan menilai kelayakan dari integrasi pemanfaatan hidrogen di sektor pembangkit listrik dan transportasi di daerah-daerah dengan konteks energi yang sesuai. 

Kementerian ESDM, melalui Ditjen EBTKE, akan memantau dengan seksama pelaksanaan kerjasama ini dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam upaya pengembangan ekosistem hidrogen yang berkelanjutan.

HDF Energy berfokus pada pengembangan infrastruktur hidrogen skala besar dan teknologi fuel cell berskala multi-megawatt yang canggih. Kemitraan dengan PLN ini mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga hidrogen multi-MW Renewstable® yang menghasilkan listrik baseload yang ramah lingkungan dan stabil  dengan mengintegrasikan sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten dengan sistem penyimpanan energi dalam bentuk hidrogen hijau. 

Pembangkit listrik Renewstable® merupakan alternatif pembangkit ramah lingkungan, dibandingkan dengan PLTD. Pembangkit Renewstable® hanya menggunakan energi matahari atau angin dan air untuk menghasilkan listrik yang stabil, sehingga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan kebisingan. 

HDF Energy saat ini sedang mengembangkan 23 proyek di Indonesia Timur, dengan potensi investasi sebesar USD 1,5 miliar, yang didukung oleh sejumlah lembaga pembangunan terkemuka, termasuk US DFC. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian para pemangku kepentingan di Indonesia dalam memanfaatkan hidrogen, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pelaku utama dalam transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

Dalam sejumlah kesempatan, Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menyampaikan dukungannya kepada seluruh pemangku kepentingan dan menekankan pentingnya kerja sama antar pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem hidrogen di Indonesia.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN (Persero), mengungkapkan antusiasmenya atas kerjasama ini. Mengemban misi transisi energi di Indonesia, PLN berkomitmen untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca, salah satu contoh dari komitmen tersebut yakni pengembangan proyek hidrogen yang dimungkinkan melalui kerjasama ini. 

“Saat ini PLN tidak hanya menyediakan listrik yang handal, namun juga berkomitmen untuk menjadi pionir dalam pemanfaatan energi terbarukan yang berkelanjutan. Kami senang dapat menjalin kerjasama yang solid dengan beberapa mitra, seperti HDF Energy. Perubahan iklim merupakan isu global yang harus diatasi bersama. Oleh karena itu, PLN tidak dapat menanggung beban ini sendirian, satu-satunya cara untuk maju adalah melalui kolaborasi,” ungkap Darmawan.

“Melalui kerjasama kami dengan PLN, kami bertujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam pemanfaatan hidrogen hijau di kawasan Asia Pasifik. Pembangkit listrik kami merupakan langkah awal pertama dalam mendorong dekarbonisasi di sektor lain seperti maritim. HDF Energy selalu memegang komitmen dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan, melestarikan lingkungan, dan berkontribusi dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.” kata Mathieu Geze, Direktur HDF Energy untuk Asia dan Presiden Direktur PT HDF Energy Indonesia. 

Nota kesepahaman ini ditandatangani secara resmi oleh Hartanto Wibowo, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero), dan Mathieu Geze, Direktur HDF Energy untuk wilayah Asia dan Presiden Direktur PT HDF Energy Indonesia, dengan disaksikan oleh Hendra Iswahyudi, Direktur Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga disaksikan oleh Michel Oldenburg dan Carine Lalmant, Kepala Departemen Ekonomi dan Penasihat Pembangunan Berkelanjutan dari Kedutaan Besar Perancis.