INDUSTRY.co.id - Jakarta - Para pelaku usaha keramik yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menyampaikan aspirasinya kepada Komisi VI DPR RI terkait berbagai hal. 

Salah satunya adalah terkait semakin banyaknya volume impor keramik dari Tiongkok ke Indonesia yang mempengaruhi industri keramik Tanah Air.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal mengatakan seluruh masukan dari ASAKI nantinya akan disampaikan dalam rapat kerja Komisi VI dengan pemerintah.

"Rasanya ada beberapa hal dari yang bapak sampaikan yang bisa untuk kita bantu urus untuk proses. Tapi memang Kementerian Perindustrian periode ini sudah pindah (mitra) komisi. Jadi itu nanti harus bicaranya dengan Komisi VII. Tapi terkait dengan BMAD (bea masuk antidumping) maupun surcharge yang diberlakukan oleh PGN dan menyangkut pembatasan pelabuhan, itu masih bisa di-cover oleh komisi kita," kata Politisi Fraksi Partai Gerindra itu di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Adapun aspirasi para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Keramik (ASAKI) yang menjadi catatan bagi Komisi VI, di antaranya adalah, Pertama, Asaki berharap agar besaran bea masuk anti dumping (BMAD) yang ideal dan efektif adalah minimal 80 persen ke atas. 

Kedua, Asaki berharap agar ada pembatasan volume impor keramik.

Ketiga, Asaki berharap agar kebijakan HGBT yang telah diperpanjang di tahun 2024 tidak disertai dengan pembatasan volume pemakaian gas oleh PGN atau AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu). 

Keempat, Asaki berharap adanya pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor untuk keramik keluar Pulau Jawa bisa dilaksanakan paling lambat tahun 2024 ini.