INDUSTRY.co.id - Jakarta - Rencana pemerintah yang akan mengeluarkan aturan terbaru yang menjamin alokasi energi gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri terutama sektor industri menuai pujian dan dukungan. 

Rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu pelaku industri.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto menilai langkah Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang mempersiapkan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik sudah sangat tepat. 

Apalagi, nantinya, di dalam RPP tersebut mengatur perihal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar implementasinya di lapangan lebih lancar dan memberikan kepastian bagi industri penerima harga gas murah untuk mendapatkan supply gas sesuai dengan volume gas yang dibutuhkan.

"Kami (Asaki) sangat mengharapkan RPP Gas Bumi untuk Domestik ini nantinya bisa memberikan kepastian dan kelancaran pasokan gas," ungkap Edy di Jakarta (16/7).

Disisi lain, Edy mengungkapkan bahwa perpanjangan HGBT yang telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo tentunya akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh anggota Asaki untuk memperbaiki daya saing industri dan meningkatkan kembali utilisasi produksi keramik nasional. 

Selain itu, lanjutnya, perpanjangan HGBT juga dapat memberikan kepastian iklim investasi di Indonesia, dimana masih banyak anggota Asaki yang telah menyelesaikan ekspansi kapasitas namun masih belum mendapatkan harga gas murah untuk industri.

"Perpanjangan HGBT ini sebagai pendorong bagi Asaki untuk dapat lebih agresif melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pacific," terangnya.

Lebih lanjut, Edy menyebut bahwa kapastian perpanjangan HGBT dan kehadiran Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk keramik impor dalam waktu dekat ini merupakan kebijakan yang tepat dan sangat dibutuhkan oleh industri keramik nasional yang diyakini tidak hanya sekedar menyelamatkan, tetapi juga akan mengantarkan Asaki memasuki zona ekspansi yang baru. 

"Peluang untuk ekspansi terbuka lebar, dimana berdasarkan sumber World Ceramic Tiles Forum, konsumsi keramik per kapita Indonesia masih rendah hanya sekitar 2,3 juta m2/kapita, sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand sudah diatas 3juta m2/kapita, bahkan Vietnam sudah mencapai 5 juta m2/kapita. Sedangkan rata-rata konsumsi keramik dunia adalah 2,5 juta m2/kapita," papar Edy.

Oleh karena itu, Asaki sangat mengapresiasi perjuangan dan keberanian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar di dalam memperjuangkan perpanjangan HGBT. 

"Hal serupa juga kami rasakan dalam memperjuangkan BMAD yang banyak menemui banyak pihak atau kekuatan besar yang tidak suka industri keramik nasional menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri. Seperti kita ketahui bahwa BMAD adalah instrumen dari WTO untuk melindungi industri dalam negeri dari tindakan unfair trade," tutup Edy.