INDUSTRY.co.id - Tangerang - Kalangan pengembang yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) yang berasal dari tiga DPD yakni, REI DKI Jakarta, REI Jawa Barat, dan REI Banten mendesak pemerintah segera merealisasikan penambahan kuota untuk pembiayaan rumah subsidi.

Jika merujuk data BP Tapera, realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak tahun 2023 mencapai 228.914 unit, sementara realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak bulan Januari - akhir Mei 2023 mencapai 82.340 unit, sedangkan realisasi penyaluran dana FLPP rumah tapak bulan Januari - akhir Mei 2024 mencapai 78.705 unit. 

Artinya, jika diambil berdasarkan perbandingan yang sama maka kuota tahun 2024 idealnya sebesar (78.705/82.340) x 228.914 = 218.808 unit.

Berdasarkan data di atas maka diprediksi kuota FLPP 2024 sejumlah 166.000 unit akan habis pada bulan Agustus mendatang.

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar menyebut bahwa menipisnya alokasi pembiayaan rumah subsidi yang disalurkan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak hanya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga nagi pengembang pelaku pembangunan rumah subsidi.

“Terkait isu kuota pembiayaan rumah subsidi, kami tiga DPD REI; DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten melakukan koordinasi untuk proaktif. REI mencari terobosan yang kongkrit dengan para pemangku kepentingan terkait solusi yang bisa dieksekusi bersama-sama,” ungkap Arvin pada acara Temu Anggota Tiga DPD REI, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/6).

Terkait keterbatasan APBN dalam pembiayaan KPR FLPP, menurutnya, pemerintah harus memiliki terobosan lain, apalagi dimasa transisi seperti saat ini.

“Apakah bisa dengan (kembali) menerapkan program subsidi selisih bunga atau menggali alternatif pembiayaan dari sumber-sumber yang lain. Pengembang harus realistis karena APBN terbatas, demikian juga dengan perbankan, BP Tapera atau BPJS TK. Kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan dengan REI ke depan untuk memanfaatkan dana kelolaan masing-masing, agar optimal tersalurkan bagi pembiayaan perumahan,” terangnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua DPD REI Jawa Barat, Lia Nasiti mengungkapkan, pertemuan tiga DPD REI ini merupakan bagian dari upaya berkomunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah, perbankan dan pengembang untuk berbagi peran mencari terobosan dan solusi agar permintaan dan pasokan hunian tetap berjalan baik setiap tahun. 

"Sehingga pada akhirnya akan menurunkan angka backlog kepemilikan rumah," ucap Lia.

Dirinya menegaskan bahwa pengembang rumah subsidi di Jawa Barat sangat berharap tindakan konkret dari pemerintah. Pasalnya, kekurangan kuota pembiayaan dana subsidi berpotensi menyebabkan dampak besar, tidak hanya bagi MBR dan pengembang, tetapi juga untuk 175 industri yang menjadi penunjang pembangunan rumah. 

"Dan jangan dilupakan juga dampaknya bagi pihak perbankan yang memberikan kredit konstruksi," katanya.

Jawa Barat selama ini adalah penyumbang pembangunan rumah subsidi terbesar di Indonesia. 

Dimana tahun 2023 realisasinya mencapai 61.868 unit.

"Di Tahun 2024 ini, kami menargetkan sebanyak 65,000 unit rumah subsidi," terangnya.

"Kehabisan kuota KPR FLPP bisa menghambat pertumbuhan sektor properti, menghambat pengembangan properti, dan meningkatkan risiko gagal bayar karena pengembang tidak dapat memenuhi kewajiban perbankan,” tambah Lia.

Sementara itu, Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali juga berharap adanya upaya dari pemerintah guna mendorong stakeholder untuk mengatasi kekurangan kuota.

“Pengembang di Banten menilai permintaan masyarakat terhadap rumah subsidi tetap tinggi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan pemimpin daerah di Banten terkait kebutuhan dana perumahan ini. Bersama-sama dengan pemerintah daerah menyuarakan pentingnya tambahan pembiayaan bagi rumah subsidi MBR ke pemerintah pusat,” tutupnya.