INDUSTRY.co.id - Jakarta - Industri keramik nasional tengah mengalami penurunan kinerja. Berdasarkan catatan Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), tingkat utilisasi produksi keramik nasional periode Januari - September 2023 berada di level 71%. 

Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat utilisasi saat pandemi Covid-19 tahun 2021 sebesar 75% dan tahun 2022 yang mencapai 78%.

"Penurunan tingkat utilisasi produksi ini disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat dan lambannya penyerapan anggaran belanja pemerintah khususnya di sektor infrastruktur," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Rabu (4/10).

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan banjirnya produk keramik impor di pasar domestik. Asaki mencatat, volume produk keramik impor khususnya dari Tiongkok terus meningkat setiap bulannya.

Oleh karena itu, Asaki mengharapkan atensi khusus dan dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat proses Antidumping terhadap produk keramik asal China dan diharapkan bisa segera diimplementasikan di akhir tahun 2023.

Disisi lain, Asaki sangat menyayangkan dan keberatan terkait kebijakan yang mendadak oleh PGN yang membatasi pemakaian gas maksimal 67% dari kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PGN yang dihitung berdasarkan pemakaian gas dan selebihnya dikenakan 'surcharge' harian sebesar 250% dari harga gas USD 6,5/MMBTU. 

"Ini sebagai upaya terselubung untuk memaksakan kenaikan harga gas kepada industri," tegasnya.

Dengan kebijakan tersebut, jelas Edy, memaksa anggota Asaki yang menggunakan volume gas normal sesuai besaran kontrak harus membayar rata-rata sekitar USD 9,12/MMBTU.

"Besaran angka tersebut serupa seperti harga gas bumi yang dibayar oleh industri keramik di tahun 2014 - 2019 sebelum pemerintah mengeluarkan Perpres No.121 Tahun 2020," paparnya.

Menurut Edy, kebijakan PGN yang kurang transparan berkaitan masalah gangguan pasokan gas bumi dari hulu dan ketidakstabilan pasokan gas yang telah berlangsung cukup lama ini sangat menganggu daya saing industri keramik nasional, dan tentunya juga melanggar norma keadilan bagi pelanggan industri keramik nasional.

Untuk itu, Asaki mengharapkan perhatian dan dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian ESDM menyangkut daya saing dan ketahanan industri keramik, terlebih menyangkut nasib lebih dari 150.000 tenaga kerja.