INDUSTRY.co.id - Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menilai kenaikan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk industri akan sangat berdampak kepada penjualan industri keramik dalam negeri.

"Ditengah melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan HGBT tentunya akan berdampak pada penjualan industri keramik dalam negeri," kata Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta (29/5).

Sekedar informasi, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi merevisi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri dari USD 6 per MMBTU menjadi USD 6,3 - 6,5 per MMBTU untuk wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/2023, kenaikan HGBT tersebut mulai berlaku tanggal 19 Mei 2023.

Dijelaskan Edy, kenaikan harga 'gas murah' membuat industri keramik nasional semakin tertekan. Apalagi, industri sudah dirugikan akibat kurangnya pasokan gas sehingga utilisasi pabrik tidak optimal.

Menurutnya, selama kuartal I-2023, para pelaku industri keramik di wilayah Jawa Timur hanya mendapat Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sebesar 65%. Kondisi tersebut mengakibatkan mereka harus membayar pemakaian gas di rentang US$ 6,3-6,5/mmbtu.

"Hal ini tentunya akan semakin memberatkan dan memengaruhi daya saing jika masih dikenai pembatasan volume gas 65%, yang mana nanti mengakibatkan industri keramik harus membayar di rentang US$ 6,8-7/mmbtu. Sementara untuk Jawa Barat, juga dikenakan AGIT rata-rata di angka 90% pada kuartal I-2023,” tutur Edy.

Oleh karena itu, Asaki mengharapkan perhatian pemerintah untuk kepastian penambahan alokasi volume gas HGBT untuk ekspansi kapasitas pabrik anggota Asaki maupun pabrik keramik baru dari investor asing.

Disisi lain, Asaki mencatat tingkat utilisasi produksi keramik pada kuartal I-2023 berada di level 75%. Angka tersebut menurun dibandingkan rata-rata tingkat utilisasi produksi tahun 2022 lalu yang berada di level 78%.

Sementara kinerja ekspor juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada kuartal I-2024 angka ekspor mengalami penurunan sekitar 40%. Sedangkan impor di kuartal I-2023 meningkat 0,5%.

Dikesempatan terpisah, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya dapat memahami pemerintah menaikkan HGBT sesuai dengan Kepmen ESDM 91.K/2023. 

Namun, dirinya sangat berharap volume pasokan gas dapat mencapai sesuai dalam Kepmen ESDM tersebut, dan menghilangkan biaya-biaya tambahan atau surcharge.

"Volume alokasi Kepmen ESDM ini adalah kepastian untuk semua pihak, termasuk dalam kesepakatan jual produk akhir manufaktur dengan pembeli, baik dalam negeri maupun luar negeri," katanya kepada INDUSTRY.co.id.

Lebih lanjut, Yustinus menyebut bahwa kenaikan HGBT sangat berpotensi mendongkrak angka impor. "Tentunya volume alokasi Kepmen 91.K/2023 ini sangat krusial untuk dipatuhi sepenuhnya," tutul Yustinus.