INDUSTRY.co.id, Jakarta - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mengaku sangat perihatin dan marah atas kasus penusukan terhadap petugas imigrasi dan Densus 88 Antiteror Polri yang dilakukan oleh tiga anggota teroris Katiba Tauhid Wal Jihad (KTWJ) asal Uzbekistan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, pada Senin (10/4/2023).

Saat itu, ketiga pelaku yang bernama Bekhzod Anorbek, Imron, dan MR berupaya kabur dari Rumah Detensi Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. Mereka sebelumnya ditangkap Densus 88 Polri.

Habib Syakur menegaskan, masuknya terorisme Katiba Tauhid Wal Jihad asal Uzbekistan ini adalah bukti nyata keberadaan terorisme Internasional di Indonesia. Bahkan jaringan internasional sudah berani dengan leluasa masuk menyebarkan faham ekstremisme dan radikalisme itu.

"Karena mereka kan orang-orang yang kadar keimanannya itu sesuai dengan permufakatan teroris dan ekstremisme, dan pasti mereka punya tujuan tertentu ingin merusak fondasi kebangsaan kita," ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Habib Syakur mengingatkan saat ini terus terjadi propaganda di dunia internasional, bahwa seakan-akan pemerintah Indonesia mati Islam. Padahal upaya pemerintah melalui ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya sudah cukup massif dengan mengadakan kegiatan dialog keagamaan internasional.

Habib Syakur pun sangat mengapresiasi Densus 88 yang secara cekatan mampu menangani masuknya ajaran ekstremisme dan terorisme ke Indonesia yang merusak sendiri bernegara dan Pancasila.

"Kinerja Densus 88 patut diapresiasi. Setinggi tingginya," jelas Habib Syakur.

Ia juga mendorong agar dibuat Komunike Bersama antara semua kementerian lembaga dibawah Kemenkopolhukam dalam melawan terorisme ekstremisme, dan penyebaran khilafah.

Komunike bersama ini, jelas Habib Syakur, melibatkan koordinasi antara Imigrasi, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kemenlu, Kapolri dan jajaran membuat Komunike bersama yang intinya membahas kesepakatan khusus untuk penindakan ekstremisme dalam beragama.

"Komunike bersam ini perlu untuk penindakan terorisme yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, ongin merusak norma norma Pancasila dan UUD 1945," jelas Habib Syakur.

Lebih jauh Ulama asal Malang Raya ini menilai Bangsa Indonesia harus kampanyekan anti politisasi identitas di dunia internasional. Kampanye yang berlawanan dengan anti-Islamofobia yang disuarakan Amerika Serikat.

Dalam kampanye anti politisasi identitas Internasional ini, Habib Syakur menilai Presiden Jokowi bisa memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyuarakan ke dunia Internasional tentang bahayanya gerakan propaganda terlarang dengan politisasi identitas keagamaan.

"Sehingga kita harap tak ada pelaku ekstremisme luar negeri dengan kedok teroris masuk Indonesia, ternyata menyebarkan ekstremisme beragama," tandas Habib Syakur.

khusus untuk Densus 88, Habib Syakur juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berterimakasih dan bangga memiliki Densus 88 karena kinerjanya sangat bagus.

Habib Syakur mengajak masyarakat untuk mendukung penuh Densus 88, sebagai garda terdepan melawan terorisme, ekstremisme, intoleransi, serta ajaran Khilafah.

"Pemerintah harus memberikan kewenangan khusu dan penuh ke Densus 88 dalam mencegah serta menindak ektremisme beragama dan teroris yang menyebabkan keresahan rakyat. Lawan paham khilafah dan kekerasan berkedok Agama," tegas Habib Syakur.