INDUSTRY.co.id - Surakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta semua negara menghormati kebijakan Indonesia yang melarang ekspor nikel. 

Tak hanya nikel, pemerintah juga berencana akan melarang ekspor komoditas energi lainnya seperti bauksit hingga timah.

Bahlil memastikan kebijakan yang diambil sudah diperhitungkan dengan baik. 

Ia mengatakan larangan ekspor tersebut sebagai salah satu upaya untuk hilirisasi dan membangun industri yang ramah lingkungan.

“(Larangan ekspor nikel) Tapi apa yang terjadi? Beberapa negara tidak setuju dengan kebijakan Indonesia tersebut, bahkan membawa kami dalam WTO. Menurut saya sudah saatnya juga untuk semua negara menghargai kebijakan masing-masing negara,” kata Bahlil saat membuka pertemuan kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20 di Surakarta, Jawa Tengah (6/7).

Menteri Bahlil mengaku sengaja menyinggung persoalan larangan ekspor nikel tersebut di depan delegasi negara anggota G20. Ia ingin ada kesamaan cara pandang mengenai kebijakan larangan ekspor yang diambil negara.

“Karena apa, ada kearifan kearifan lokal, keunggulan-keunggulan komparatif masing-masing negara di mana negara lain dilarang mengintervensi, selama dia betul-betul memberikan kontribusi kepada global,” ujar Bahlil.

Bahlil memastikan larangan ekspor komoditas energi tidak hanya nikel, tetapi bauksit dan timah akan segera diberlakukan mulai tahun 2022 dan 2023.

“Tahun ini kita akan menyetop bauksit, melarang ekspor bauksit mentah. Tahun depan kita akan melarang ekspor timah," terangnya.

Bahlil mengungkapkan saat ini hilirisasi di Indonesia tidak lebih baru 5 persen. Sehingga larangan ekspor itu diharapkan bisa mempercepat hilirisasi. Apalagi, kata Bahlil, hilirisasi itu bisa menjaga lingkungan tetap baik.

“Jadi kita mengelola dan melakukan penataan yaitu dalam rangka mendorong agar terwujudnya industri yang ramah lingkungan memakai energi baru terbarukan dan nilai tambahnya ada di kita. Kalau itu terjadi maka penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan negara kita akan mendapatkan hasil yang maksimal,” tutupnya.