INDUSTRY.co.id - Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno angkat suara terkait pernyataan yang dilontarkan Bos MotoGP yang akan membatalkan balapan MotoGP di Mandalika, Lombok, yang rencananya digelar pada bulan Maret mendatang lantaran aturan wajib karantina bagi peserta dan kru balapan.

Menurut Sandi, Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan aturan serta penanganan pandemi covid-19 merupakan sepenuhnya dibawah tanggung jawab Pemerintah.

"Jika ada pihak yang mengancam tidak akan menyelenggarakan MotoGP karena penangan pandemi kita, saya sampaikan secara tegas bahwa bangsa ini diatur oleh pemerintah, kita fokus pada penangan pandemi dan kebangkitan ekonomi kita," kata Sandiaga Uno seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id dari keterangannya di akun Instagram @sandiuno pada Selasa (18/1/2022).

Sandi juga menegaskan bahwa pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia sudah sesuai dengan kaedah terbaik dan sudah menjadi best practice.

"Pengendalian covid-19 di Indonesia sudah menjadi best practice, telah menerapkan sesuai dengan kaidah terbaik. Sementara penyelenggaraan event MotoGP, tentunya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, demi kebangkitan ekonomi dan juga terciptanya lapangan kerja," tandasnya.

"Jadi kita akan selesaikan kewajiban kita, tapi kita tidak akan terima jika kita diancam satu dan lain hal," pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, CEO MotoGP Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta berencana membatalkan balapan jika penyelenggara dalam hal ini pemerintah Indonesia memberlakukan aturan wajib karantina bagi seluruh peserta dan kru balapan.

"Jika kami terpaksa dikarantina selama 14 hari, jawaban kami akan jelas. Kami tidak akan pergi ke sana (ke lokasi balapan), itulah batasannya,” ujar Ezpeleta.